Selasa, 15 Juli 2014 Reporter: Suriaman Panjaitan Editor: Widodo Bogiarto 2327
(Foto: Suriaman Panjaitan)
Warga mengusulkan agar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berlokasi di Jl Kenari II, Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat untuk dipindahkan. Dikhawatirkan jika tidak segera dipindah bisa membuat kesehatan warga terganggu. Belum lagi jika musim hujan datang, sampah yang berceceran di jalan raya membuat para pengendara sepeda motor kerap terpeleset.
Keberadaan TPS itu sendiri sudah ada sejak lima tahun lalu. Di kawasan pemukiman padat penduduk itu, TPS tersebut memang menjadi lokasi satu-satunya bagi warga untuk membuang sampah rumah tangganya. Namun karena sering terlambat diangkut ke TPST Bantar Gebang, seringkali tumpukan sampah itu melebihi kapasitas TPS.
Muladi (43), warga RT 02/01, Kelurahan Kenari mengatakan, warga sudah pernah mengusulkan ke aparat kelurahan agar TPS itu dipindah, tapi hingga kini belum ada tanggapan. "Kondisi seperti ini sudah berlangsung lima tahun, kita sudah melapor tapi tidak ada tindakan apa-apa," ujarnya, Selasa (15/7).
Sementara itu, Martin (30), pengendara sepeda motor yang hampir setiap hari melewati TPS itu juga meminta agar TPS segera dipindahkan. " TPS sudah tidak bisa menampung sampah, kalau musim hujan baunya menyengat banget," tukasnya.
Menurut Martin, sampah yang berserakan di jalanan tersebut dapat menimbulkan bahaya bila musim hujan. "Kalau hujan, jalanan licin lantaran sampah-sampah itu bercampur dengan air hujan. Sebelum ada jatuh korban, semoga pihak kelurahan atau kecamatan tanggap dengan keadaan ini," tandasnya.
Wakil Camat Senen, Ichsan Saruri mengakui, TPS yang berada di Jl Kenari II sudah kelebihan sampah. Meski sudah ada usulan untuk dipindahkan, namun sebagian warga belum sepakat.
"Kalau warga sudah sepakat, kita juga enak mindahinnya. Tapi inikan belum ada kesepakatan mayoritas," ucap Ichsan.
Ichsan menambahkan, terkait penambahan TPS, pihaknya sudah memberikan usulan ke Pemkot Jakarta Pusat. "Kita sudah pernah kasih ide untuk penambahan TPS waktu rapat di walikota, tapi nggak tahu, kenapa belum dilakukan," tukasnya.