Jumat, 10 Oktober 2014 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 5561
(Foto: doc)
Pemprov DKI Jakarta segera melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat eselon III dan IV. Saat ini, Badan Kepe
gawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta tengah melakukan seleksi. Setidaknya sebanyak 9.000 PNS yang ingin naik jabatan telah melamar secara online. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat hingga pendaftaran ditutup pada tanggal 13 Oktober mendatang.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga melihat, peminat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bisa naik jabatan cukup tinggi. Hingga tanggal 09 Oktober kemarin, tercatat sudah sebanyak 9.000 PNS yang melamar. Pendaftaran sudah dibuka sejak 27 September lalu dan ditutup pada 13 Oktober mendatang.
"Sampai kemarin sudah ada 9.000 pelamar, sampai ditutup nanti saya prediksi bisa sampai 15 ribu pelamar," kata Made, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (10/10).
Pada kesempatan kali ini, posisi yang diperebutkan hanya sebanyak 6.434 jabatan saja. PNS yang telah melamar akan mengikuti beberapa tahapan seperti, soft kompetensi, penulisan makalah, grup diskusi, psikotes, dan wawancara.
"Ada dua dimensi, yakni dalam konteks evaluasi apakah masih layak tidak, masih punya kapasitas tidak. Kedua adalah apabila ada minat promosi. Mau lompat (jabatan) lagi silakan fit and propert tes," ucapnya.
Penilaian yang dilakukan dengan menghitung tiga dimensi yakni, kopetensi, rekam jejak, dan komposisi. Dengan demikian bisa dilihat kemampuan seseorang untuk ditempatkan dijabatan tertentu.
"Semua itu ada bobotnya, yang kemudian dijumlahkan untuk melihat hasilnya. Jadi nanti ketahuan dia cocok ditempatkan di mana," ujarnya.
Menurut Made, dengan adanya kebijakan ini memang menimbulkan gejolak di kalangan pejabat. Namun kebijakan ini juga menjadi peluang bagi PNS yang memiliki kompetensi naik jabatan dengan cepat.
"Bagi mereka yang berada di zona nyaman memang merasa terganggu. Tapi bagi yang menunggu (naik pangkat) jadi surprise," kata Made.
Kendati demikian, dirinya percaya dengan adanya kebijakan ini tidak akan menurunkan kinerja pejabat yang ada saat ini. Mereka justru berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya agar mendapat penilaian yang baik.
"Kita ini sekarang merubah dari yang tadinya sistem tertutup jadi karir terbuka. Era baru dalam tranparansi di mana yang dulu tidak lazim menjadi lazim," tegasnya.
Meski ada perbuhan sistem, namun diakui Made tetap sesuai dengan aturan. Sehingga pejabat tidak akan lompat jabatan terlalu jauh. Kenaikan disesuaikan dengan pangkat dan golongan.
"Berubah boleh tapi kita tidak liar. Kalau liar susah mengendalikan. Ini tetap testruktur diatur oleh PP (peraturan pemerintah). Misalnya seseorang mau jadi kepala bidang harus golongan IVa atau IVb. Karena seorang pemimpin pangkatnya harus lebih tinggi dari yang dipimpin," tandas Made.