Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sukses menggelar International Mayors Forum (IMF) 2024. Forum internasional yang telah berlangsung selama tiga hari sejak 2 Juli 2024 tersebut menghasilkan berbagai diskusi menarik untuk membangkitkan semangat dan inisiatif baru dalam mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang telah berkontribusi pada diskusi panel, serta berperan aktif di seluruh rangkaian kegiatan IMF 2024. Dalam pelaksanaannya, banyak pengalaman dan praktik terbaik dari berbagai kota yang telah dibagikan sebagai pembelajaran untuk membangun kota.

"Seluruh agenda pembahasan selama tiga hari ini telah terangkum dalam suatu Pernyataan Bersama yang rancangannya telah disampaikan kepada saya. Aspek-aspek utama yang telah kita sepakati dan  dituangkan dalam Pernyataan Bersama ini, hendaknya tidak berakhir sebagai wacana semata,” jelas Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Kamis (4/7).

Menurut Pj Gubernur Heru, dokumen Pernyataan Bersama tersebut akan menjadi naskah yang merangkum berbagai pemikiran, pencapaian, dan tantangan sebagai sumber inspirasi dalam menghadirkan inisiatif baru. Hal itu dilakukan untuk mempercepat implementasi Agenda 2030 melalui lokalisasi SDGs.

Dalam IMF 2024 yang bertema “Accelerating Action at the Local Level to Achieve the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals” tersebut, Pj Gubernur Heru menekankan peran penting otoritas perkotaan dan perdesaan dalam pembangunan berkelanjutan global.

"Kami menegaskan komitmen terhadap agenda transformasi 2030 untuk pembangunan berkelanjutan di tengah urbanisasi yang cepat, keterbatasan ekonomi, meningkatnya ketidaksetaraan, tantangan lingkungan yang meningkat, dan frekuensi serta magnitudo bencana alam yang semakin meningkat," ungkapnya.

Pj Gubernur Heru juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sehingga Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan IMF 2024. Dalam kesempatan tersebut, Jakarta juga menyerahkan mandat kepada Toyota City untuk menjadi tuan rumah IMF 2025.

”Selamat kepada Wali Kota Toyota City Bapak Toshihiko Ota dan Ketua Dewan Toyota City Council Bapak Toshiaki Haneda. Harapan terbaik kami sampaikan kepada Toyota City agar IMF 2025 dapat terselenggara dengan sukses, serta memberikan dampak signifikan bagi upaya pembangunan berkelanjutan kawasan perkotaan,” lanjut Pj Gubernur Heru.

Sementara itu, Wali Kota Toyota City, Toshihiko Ota mengapresiasi Jakarta sebagai tuan rumah IMF 2024.

"IMF  tahun ini sudah terselenggara dengan sangat baik oleh Jakarta. Kami selaku penyelenggara berikutnya  berharap dapat memberikan yang terbaik juga. Untuk itu mohon bantuan dari semua agar kami bisa sukseskan IMF tahun depan," ungkapnya.

Toshihiko Ota mengatakan, meski memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda, setiap kota yang mengikuti IMF mempunyai harapan dan keinginan yang sama, yakni untuk membangun masa depan cerah untuk  generasi berikutnya.

”Jadi, harapan saya, semoga berikutnya Toyota City dapat melanjutkan misi dan harapan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi selanjutnya," tambahnya.

IMF 2024 melalui Deklarasi Jakarta telah menghasilkan komitmen untuk mendorong lingkungan kota yang tangguh, adaptif, dan inklusif di tengah perubahan iklim, untuk membangun ekonomi lokal yang sejahtera, serta memastikan tidak ada yang tertinggal.

Semua pihak berjanji untuk mengidentifikasi dan menangani faktor kunci atau jalur investasi untuk Enam Transisi SDGs, yaitu (1) sistem pangan, (2) akses dan keterjangkauan energi, (3) konektivitas digital (termasuk kecerdasan buatan), (4) pendidikan, (5) pekerjaan dan perlindungan sosial, (6) perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi.

Komitmen bersama tersebut akan diwujudkan masing-masing kota partisipan melalui Peningkatan Tata Kelola Multilevel Horizontal dan Vertikal, Inovasi Lokal, Kebijakan dan Pembiayaan Terintegrasi, Transformasi Digital, Inklusivitas Ekonomi, Praktik Lingkungan, Pendekatan Sinergis, dan Keterlibatan Komunitas.

Untuk mendukung komitmen tersebut terdapat tindakan yang akan dilakukan, yaitu membangun kemitraan multi-stakeholder, membuat tata kelola pemerintahan berbasis data, dan memetakan kesenjangan sosial untuk menjamin pembangunan yang adil dan terpadu.