DKI Jakarta sukses menggelar Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (AMF) 2023 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pertemuan hari kedua merupakan persidangan MGMAC dan AMF yang menghasilkan naskah Deklarasi Bersama (Joint Declaration) yang disepakati oleh para delegasi negara ASEAN.

"Deklarasi Bersama berisi kesepakatan untuk mempererat kerja sama di bidang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pengembangan Komunitas ASEAN,” ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Dalam persidangan tersebut, turut dilaksanakan serah terima Keketuaan MGMAC kepada Gubernur Vientiane, Laos, Atsaphangthong Siphandone, secara simbolik dengan Palu Berlapis Emas, terbuat dari kayu sonokeling yang kokoh melambangkan komitmen kota-kota dalam membangun ASEAN. Nantinya, Laos akan menjadi tuan rumah pada MGMAC dan AMF 2024.

“Harapan kami semua, Keketuaan Indonesia di ASEAN dapat menerima aspirasi para pemimpin kota-kota ASEAN yang dihasilkan dalam MGMAC dan AMF 2023. Karena, kami percaya bahwa pembangunan kota yang berkelanjutan akan mendukung tujuan kolektif memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN dan dunia,” tuturnya.

Para delegasi ASEAN telah menandatangani Joint Declaration (Deklarasi Bersama) MGMAC 2023 dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Mengimbau para Pemimpin ASEAN untuk memformalkan Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (AMF) untuk menyalurkan aspirasi pemerintah daerah yang mendukung proses pengembangan Komunitas ASEAN, seperti peningkatan hubungan perkotaan-perdesaan dan peran kota-kota perantara (intermediary cities) untuk mempercepat transformasi perdesaan.

2. Mengupayakan pertumbuhan ekonomi inklusif yang mendorong kondisi kehidupan dan peluang ekonomi yang lebih baik serta menjamin akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua, termasuk anak- anak, perempuan, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.

3. Mempercepat transformasi digital dengan pendekatan yang koheren, harmonis, dan berbasis aturan untuk berbagai pemangku kepentingan dan memastikan bahwa pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat ASEAN dilengkapi dengan keterampilan, kompetensi, dan nilai transformasi digital yang relevan untuk mengatasi tantangan Revolusi Industri Keempat (the Fourth Industrial Revolution/4IR) dan dunia kerja yang terus berubah.

4. Berkomitmen dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan lingkungan dengan meningkatkan kerja sama dan kemitraan; memajukan keterkaitan antara aksi iklim dan mempromosikan konservasi dan pemanfaatan dari keanekaragaman hayati dan ekosistem yang berkelanjutan; implementasi pendekatan berbasis alam/ekosistem serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk mempercepat pencapaian ketahanan yang berkelanjutan; membuat kota lebih layak huni dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan; serta memprioritaskan investasi pada mobilitas berkelanjutan yang meningkatkan penggunaan moda angkutan umum, berjalan kaki dan bersepeda untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan.

5. Memperkuat arsitektur kesehatan perkotaan yang berfungsi sebagai landasan untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat ASEAN guna memastikan mekanisme pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan yang lebih efektif dalam menangani potensi penyakit menular, perubahan iklim, dan degradasi ekosistem.

6. Mendorong pembiayaan hijau untuk mengembangkan dan mempromosikan investasi swasta dalam proyek perkotaan yang berkelanjutan melalui skema pembiayaan inovatif dan campuran untuk mendanai inisiatif pembangunan kota dan bersandar pada kemitraan badan usaha dan swasta yang hemat biaya.

Selain itu, para delegasi ASEAN juga berkomitmen dalam Jakarta Declaration (Deklarasi Jakarta) AMF 2023 yang berisi sebagai berikut:

1. Mengimbau para Pemimpin ASEAN untuk menormalisasi ASEAN Mayors Forum (AMF) dan Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) sebagai Badan Sektoral ASEAN terintegrasi yang menyalurkan aspirasi pemerintah daerah untuk memperdalam proses pembangunan komunitas ASEAN.

2. Memperkuat upaya dan menegaskan kembali dedikasi terhadap pelaksanaan UN 2030 Agenda sejalan dengan ASEAN Community Vision 2025, ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy, dan ASEAN Smart Cities Framework. Kami akan meningkatkan kerja sama regional, berbagi pengetahuan, dan pembangunan kapasitas untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan bekerja sama, kami bertujuan untuk menciptakan kota yang tangguh, layak huni, inklusif, dan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi semua warga negara ASEAN.

3. Merangkul prinsip-prinsip keberlanjutan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang tangguh, layak huni, dan sejahtera untuk generasi sekarang dan mendatang. Melanjutkan komitmen kami terhadap keberlanjutan, kami lebih lanjut mempromosikan perencanaan dan implementasi perkotaan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang efisien, pertumbuhan ekonomi perkotaan yang inklusif, dan ketahanan iklim.

4. Tindak lanjut atas kesempatan berkontribusi dalam pengembangan ASEAN Community Vision Pasca-2025. Dengan AMF sebagai entitas yang terkait dengan ASEAN, kami akan melibatkan komunitas kami untuk menyusun Visi Pasca-2025 yang visioner yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan komunitas kami yang beragam, serta mendorong ASEAN menuju masa depan yang lebih cerah, damai, dan berkelanjutan.

5. Memfasilitasi pembelajaran, peningkatan kapasitas, dan peluang pembangunan di antara kota dan pemerintah daerah di ASEAN sejalan dengan prioritas strategis ASEAN Community Vision 2025, ASEAN Sustainable Urbanisation Strategy, ASEAN Smart Cities Network, dan tindak lanjutnya masing-masing. Kami akan memperkuat pertukaran pengetahuan, pembelajaran peer-to-peer, berbagi praktik terbaik, dan kerja sama teknis dan manajerial antara kota dan pemerintah daerah.

6. Memastikan keterlibatan perempuan yang berarti khususnya dalam proses pengambilan keputusan lokal di kota-kota dan pemerintah daerah di ASEAN. Menyadari pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kami berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif gender yang mempromosikan kepemimpinan dan partisipasi perempuan.

7. Mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk kemakmuran kota dan daerah kita melalui pengembangan kewirausahaan dan inovasi, serta mendorong pengembangan investasi ekonomi hijau dan biru di sektor-sektor yang menghasilkan pekerjaan yang layak, mendorong kemajuan teknologi dan industri bagi UMKM, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota kami yang berkelanjutan. Kami juga akan menjajaki sinergi dengan ASEAN Villages Network untuk mempromosikan pembangunan pedesaan.

8. Meningkatkan upaya kami untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, mempromosikan efisiensi dan konservasi energi, dan transisi menuju sumber energi terbarukan. Kami selanjutnya berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas adaptif kami untuk mengatasi tantangan terkait iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut, peristiwa cuaca ekstrem, ketahanan pangan, dan pengelolaan air, dan untuk memastikan ketahanan masyarakat perkotaan dan perdesaan kami.

9. Mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan transformasi digital menuju konektivitas dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua warga negara ASEAN. Dengan visi untuk meningkatkan kualitas hidup semua warga ASEAN, kami akan memprioritaskan pengembangan sistem transportasi yang efisien dan inklusif yang mengurangi kemacetan dan emisi, serta meningkatkan aksesibilitas. Merangkul solusi smart city, kami bertujuan untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, konektivitas, dan keterlibatan warga.

10. Menyerahkan negara anggota ASEAN (ASEAN Member States atau AMS) untuk menciptakan dan memperkuat lingkungan pendukung, termasuk akses ke keuangan, dan investasi dan kerja sama ekonomi lintas batas, untuk membuka potensi kota dan pemerintah daerah. Kami mendesak AMS untuk menetapkan kebijakan, peraturan, dan mekanisme yang menguntungkan yang memfasilitasi dukungan keuangan untuk inisiatif lokal. Ini termasuk merampingkan prosedur, menyediakan opsi kredit yang terjangkau, dan mempromosikan model pembiayaan yang inovatif.