Kota Jakarta dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan International Mayors Forum (IMF) 2024, sebuah forum bertukar pikiran dan pengalaman antarkota di dunia yang menyoroti urgensi pembangunan berkelanjutan.

Acara berlangsung di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, pada 2-4 Juli 2024. Jumlah delegasi yang berpartisipasi mencapai 200 orang dari 33 negara dan 63 pemerintah kota di kawasan Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Asia Barat.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, penyelenggaraan IMF 2024 menjadi langkah penting dalam perjalanan kolektif menuju pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan tema yang diusung, ‘Accelerating Action at the Local Level to Achieve the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals’, penguatan sinergi dari berbagai pihak, baik dukungan finansial maupun non-finansial serta kerja sama regional, sangat dibutuhkan untuk memastikan SDGs tercapai pada 2030.

“IMF 2024 ini akan membicarakan program-program SDGs yang akan dilakukan, dengan komitmen-komitmen untuk mencapai titik akhirnya nanti di tahun 2030,” ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Selasa (2/7).

Pj Gubernur Heru menambahkan, Jakarta telah mengintegrasikan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan daerah, salah satunya melalui Rencana Aksi Daerah SDGs.

Dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda 2030, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya yang berfokus pada beberapa hal. Pertama, penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar perkotaan.

Kedua, DKI Jakarta berkomitmen mengurangi kelaparan, dengan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif, seperti praktik pertanian perkotaan (urban farming), menjaga stok pangan melalui peranan BUMD Food Station Tjipinang Jaya, dan melaksanakan program sembako murah di berbagai kelurahan di Jakarta dengan bersinergi bersama pihak swasta.

Ketiga, Jakarta terus berupaya menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan melakukan berbagai program. Seperti penataan kampung kumuh, pembangunan rumah susun sederhana, dan konsolidasi tanah vertikal bagi masyarakat prasejahtera, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Selanjutnya, Jakarta terus berkomitmen meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga 30 persen pada tahun 2030. Sepanjang 2023-2024, Pemprov DKI Jakarta telah menanam sekitar 287.000 pohon, 138.000 mangrove, dan 8,8 juta tanaman, terutama di daerah yang sebelumnya kekurangan ruang hijau untuk meningkatkan lingkungan perkotaan dan kualitas hidup penduduk,” terang Pj Gubernur Heru.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pengendalian banjir dengan sinergi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mempercepat pembangunan tanggul pengaman pantai (NCICD) untuk melindungi pesisir Jakarta dari kenaikan muka air laut. Lalu, sebagai pusat aktivitas penduduk, Jakarta berupaya menghadirkan layanan transportasi berkelanjutan, dengan mendorong 70% People Near Transit, yakni mayoritas penduduk beraktivitas di sekitar titik/simpul moda transportasi dan menciptakan kemandirian kawasan.

Pemprov DKI Jakarta juga berupaya memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, dengan meningkatkan jaringan distribusi air bersih perpipaan, berinvestasi pada teknologi desalinasi, serta meningkatkan penangkapan air hujan untuk mencapai target 100 persen cakupan air bersih perpipaan pada 2030.

Jakarta pun terus berupaya meningkatkan kesetaraan gender, dengan memberikan kesempatan karier yang setara. Saat ini, 57,58 persen dari total pegawai yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta adalah perempuan, dengan 27,1 persen dari puncak kepemimpinan tertinggi di DKI Jakarta ditempati oleh perempuan.

“Kami percaya, dengan terus menjaga komitmen terhadap kesetaraan gender akan mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif,” tuturnya.

Dalam acara yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan, isu pengelolaan kota telah menjadi perhatian bersama. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, urbanisasi ini dapat menimbulkan ketimpangan, peningkatan kelompok rentan, eksploitasi daerah pinggiran kota, dan sebagainya.

“Oleh karena itu, di masa depan, pembangunan kota harus didasarkan pada New Urban Agenda yang menekankan pentingnya ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Kemudian, mengedepankan perencanaan kota dan wilayah yang terintegrasi, tata kelola multi-aktor, serta kota yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang berorientasi pada manusia, responsif terhadap usia, dan sensitif gender,” papar Suharso.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Pembangunan Ekonomi, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Navid Hanif menjelaskan, IMF 2024 merupakan penyelenggaraan yang ketujuh kali. Diharapkan, forum ini dapat mengakselerasi implementasi Agenda 2030 melalui pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap kota.

“Anda akan mendorong perubahan. Namun, kali ini harus berfokus pada perubahan struktural dan sistematis agar kota-kota dunia tetap berada di jalur yang sesuai (on track) menuju masa depan yang berkelanjutan,” ujar Hanif.

IMF 2024 juga berperan penting dalam penyelenggaraan UN’s Summit of the Future yang akan digelar pada September mendatang.

“Forum ini merupakan kesempatan bagi pemerintah lokal, regional, dan nasional untuk mengeksplorasi dan menginisiasi pembangunan berkelanjutan untuk masa depan, sehingga dapat berkontribusi pada konferensi PBB tersebut,” tandas Hanif.