Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan pencapaian pembangunan satu tahun terakhir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam rapat paripurna, di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (12/5) siang.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menjabarkan ringkasan pencapaian pembangunan yang bersifat strategis dan telah termaktub dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2019.

Secara makro, Anies menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DKI Jakarta pada tahun 2019 tercatat sebesar 80,76. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 80,47 dan merupakan IPM tertinggi di Indonesia. Adapun menurut indikator sosial, jumlah penduduk miskin DKI Jakarta pada tahun 2019 tercatat sebesar 362,30 ribu orang atau 3,42 persen dari total penduduk DKI Jakarta.

"Secara indikator ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai Rp 2.840,33 triliun, terjadi peningkatan sebesar 9,27 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp 2.599,33 triliun. Pada tahun 2019 perekonomian Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 5,89 persen. Tingkat inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2019 tercatat sebesar 3,23 persen atau lebih rendah 0,04 persen dari tahun lalu yang sebesar 3,27 persen," ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Anies menjelaskan, realisasi APBD TA 2019 yang saat ini masih dalam proses audit BPK RI, yakni sebesar Rp62,3 triliun atau 83,08 persen. Rinciannya adalah realiasi pajak daerah sebesar Rp40,29 triliun dan dana perimbangan sebesar Rp14,49 triliun. Sementara itu, realiasi belanja daerah TA 2019 sebesar Rp64,96 triliun atau 83,44 persen dan meningkat sebesar 1,66 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 81,78 persen.

"Selanjutnya untuk Pembiayaan Daerah dapat saya jelaskan bahwa Penerimaan Pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp11,76 triliun atau 98,92 persen dari target sebesar Rp11,89 triliun. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7,92 triliun atau 87,67 persen dari rencana sebesar Rp9,03 triliun," terangnya.

Anies juga menjabarkan hasil-hasil pelaksanaan program prioritas sesuai dengan 5 Misi dalam RPJMD 2017-2022, yaitu;

1. Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan, direalisasikan melalui program sebagai berikut:

- Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, berupa tersalurkannya Biaya Operasional Pendidikan PAUD Negeri bagi 5.034 siswa dan pengadaan 21 jenis Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD kepada 1.752 lembaga;

- Program Wajib Belajar 12 Tahun, berupa tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN/SDLBN, SMPN/SMPLBN, SMAN/SMALBN, dan SMK bagi 1.311.871 siswa dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri untuk 925.997 siswa serta Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C di 39 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri;

- Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, berupa tersalurkannya Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri Jenjang TK, SD, SMP dan SMA bagi 1.700 siswa dan peningkatan kompetensi guru inklusi sebanyak 300 orang;

- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan, berupa rehab total gedung sekolah sebanyak 132 lokasi, rehab berat/sedang gedung sekolah sebanyak 63 lokasi, pembangunan 3 Unit Sekolah Baru dan 4 Ruang Kelas Baru serta pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan untuk 285 sekolah;

- Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, berupa pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi 5.625.237 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah

- Program Rehabilitasi Sosial, berupa pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi 4.095 orang Warga Binaan Sosial (WBS) di panti-panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta dan pemberian bantuan, pelatihan, dan pendampingan usaha ekonomi produktif dengan total penerima manfaat sebanyak 1.855 orang;

- Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial, berupa rehab total gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya dan Rehab berat Rumah Perlindungan Orang Terlantar Semper dan gedung Loka Bina Karya (LBK) Kelapa Dua, serta rehab total gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) di 14 Kelurahan;

- Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga, berupa pelaksanaan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun di tingkat kelurahan hingga provinsi, Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan untuk 1.200 atlet serta Rehab dan Pembangunan 234 Fasilitas Olahraga yang terdiri dari GOR, Gedung, Lapangan, dan fasilitas olahraga lainnya.

2. Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang, direalisasikan melalui program sebagai berikut:

- Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM, berupa rehabilitasi Lokasi Binaan di 6 lokasi, Penataan Sarana dan Prasarana PKL di 12 lokasi serta pembinaan kewirausahaan dengan jumlah peserta sebanyak 40.000 orang;

- Program Penanganan Fakir Miskin berupa pengumpulan dan pengolahan data fakir miskin dan bantuan sosial melalui Basis Data Terpadu Provinsi serta pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin yang diikuti sebanyak 1.260 orang;

- Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan, berupa tersusunnya Dokumen Rencana Induk Transportasi Jakarta dan terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum untuk 2.000 peserta;

- Program Pengendalian Banjir dan Abrasi, berupa pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya pada Sistem Aliran Tengah, Sistem Aliran Timur dan Embung Cakung Timur, Pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A pada Sistem Aliran Barat di Kali Kamal Muara sisi Barat dan Sistem Aliran Timur sepanjang 278 meter;

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih berupa pembangunan waduk Daan Mogot sebagai alternatif sumber air baku, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pulau Pramuka, serta penyelesaian pembangunan IPA di Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Lancang dan Pulau Tidung dengan total kapasitas 4.000 Sambungan Rumah;

- Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah, berupa pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala permukiman di Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Pulau Harapan serta pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Permukiman di 9 lokasi;

- Program Pengelolaan Persampahan, berupa pembangunan TPS Limbah B3 Skala Kecamatan di Kebon Jeruk dan Rawa Kerbo;

- Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, berupa pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan dengan konsep complete street sepanjang 34,46 kilometer, serta dimulainya multi years pembangunan Fly Over Cakung, Tanjung Barat, Lenteng Agung – IISIP, Under Pass Senen Extension, serta Peningkatan Jembatan Akses Rusun Pesakih;

- Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat, yaitu dengan dimulainya multi years pembangunan Rumah Susun Cakung Barat, Rumah Susun Jalan Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng, Rumah Susun Kelapa Gading Timur, Rumah Susun Padat Karya, Rumah Susun PIK Pulo Gadung, Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap II, Rumah Susun Pulo Jahe, revitalisasi Rumah Susun Cipinang Besar Utara, revitalisasi Rumah Susun Karang Anyar, serta revitalisasi Rumah Susun Penjaringan.

3. Jakarta sebagai tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas, direalisasikan melalui program sebagai berikut:

- Program Penataan Administrasi Kependudukan, berupa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan secara mobile di 310 lokasi dan Jemput Bola Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) di 225 lokasi;

- Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN berupa Rekrutmen CPNS dengan jumlah pendaftar sebanyak 33.773 orang hingga Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 2.303 orang;

- Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah, berupa Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Digitalisasi Aset Daerah.

4. Jakarta sebagai kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial, direalisasikan melalui program sebagai berikut:

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, berupa Program Kampung Iklim (Proklim) dan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur;

- Program Pengelolaan Hutan, Pertamanan, dan Pemakaman, berupa terlaksananya kegiatan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Hutan, Taman, dan Makam seluas 21,35 Hektar;

- Program Pengelolaan Pertamanan, berupa terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman sebanyak 48 Taman Maju Bersama serta revitalisasi Taman Puring dan Taman Mataram;

- Program Penataan Kawasan Permukiman, berupa penyusunan Community Action Plan (CAP) di 6 wilayah Administrasi sebanyak 78 RW dan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas/Collaborative Implementation Program (CIP) di 6 wilayah Administrasi sebanyak 60 RW

5. Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan, direalisasikan melalui program sebagai berikut:

- Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, dengan memberikan pelatihan terhadap 1.040 Tenaga Kerja Industri Pariwisata dan Sertifikasi terhadap 1.000 Tenaga Kerja Industri Pariwisata;

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, berupa penyelenggaraan Peringatan Kerjasama Sister City Jakarta-Berlin, Jakarta Travel Fair, Jakarta Bisnis Forum, Jakarta Internasional Performing Arts, Festival Jakarnaval, Jakarta Cosplay Parade, Festival Kuliner Jakarta, Kepulauan Seribu Water Sport Competition serta festival seni budaya lainnya.

Anies juga melaporkan bahwa Provinsi DKI Jakarta telah menerima dana Dekonsentrasi berasal dari 16 Kementerian/Lembaga, dengan total anggaran sebesar Rp 71,81 miliar, dengan realisasi sebesar Rp 65,55 miliar atau 91,28 persen, yang dilaksanakan oleh 12 SKPD. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta menerima pula dana Tugas Pembantuan dari 1 Kementerian dengan total anggaran sebesar Rp 1,64 miliar, dengan realisasi sebesar Rp 1,61 miliar atau 98,47 persen yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

"Berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan, telah dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah/kota sebagai berikut: 1. Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah sekitar, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek; dan 2. Pengalokasian anggaran belanja bantuan keuangan sebesar Rp 835,79 miliar dengan realisasi sebesar Rp 827,62 miliar atau 99,02 persen bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Bodetabekjur ditujukan untuk keterpaduan, keserasian dan keseimbangan pembangunan transportasi, pengendalian banjir dan kebersihan pada skala regional," bebernya.

Anies juga melaporkan sejumlah kerja sama yang telah dilakukan Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun terakhir, antara lain bersama Kemendikbud, Kejaksaan RI, BPPT, KODAM Jaya, Pemprov Bengkulu, dan Pemprov Sulbar.

"Laporan ringkas yang saya bacakan pada forum yang mulia ini, merupakan intisari dari buku LKPJ yang telah saya serahkan sebelumnya. Secara lengkap, hasil pembangunan yang telah dilaporkan dalam buku LKPJ merupakan wujud nyata dari kerja sama dan komitmen yang kuat seluruh elemen pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan pembangunan Jakarta, yang terdiri dari jajaran pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat yang senantiasa bekerja bersama-sama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Oleh karenanya, kerja sama dan sinergitas yang telah tercipta selama ini perlu terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masamasa yang akan datang," tandasnya.