Kamis, 29 Januari 2015 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 9519
(Foto: doc)
Pembangunan kampung deret di ibu kota tidak lagi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, karena pembangunannya akan diserahkan kepada pihak swasta. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan pendataan daerah yang layak untuk dijadikan kampung deret. Program unggulan Joko Widodo saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta ini masih diperlukan untuk menata wilayah di ibu kota.
Iya tidak masuk dalam APBD, tapi kami bisa bekerjasama dengan perusahaan melalui CSR-nya
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat membenarkan, jika pembangunan kampung deret tak lagi dianggarkan dalam APBD. Sehingga pihak swasta diminta untuk melanjutkan program tersebut melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Iya tidak masuk dalam APBD, tapi kami bisa bekerjasama dengan perusahaan melalui CSR-nya," kata Djarot, saat blusukan ke Rusunami Budha Tzu Chi, Jakarta Barat, Kamis (29/1).
Dia mengaku masing-masing walikota tengah melakukan pendataan terhadap daerah yang akan dijadikan kampung deret. Data tersebut akan menjadi acuan untuk pengembang melakukan pembangunan kampung deret.
"Saya akan tinjau khusus untuk kampung deret. Termasuk mengkaji beberapa kawasan untuk dibangun kampung deret ada di wilayah mana saja," ujarnya.
Dia menyebutkan kampung deret adalah salah satu solusi untuk merehabilitasi kampung-kampung kumuh di ibu kota. Karena tidak hanya bangunan rumah yang ditata, melainkan lingkungannya juga.
"Kampung deret itu bagian dari bentuk solusi untuk merehabilitasi kampung-kampung kumuh. Itu salah satu varian," jelas mantan Walikota Blitar itu.
Dalam APBD DKI Jakarta dana untuk bantuan sosial dan hibah tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 4,56 triliun. Jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5 triliun. Turunnya besaran bansos dan hibah karena bantuan operasional pendidikan serta program kampung deret dihilangkan. Dana bansos dan hibah tahun ini sebagian besar digunakan untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yakni sebesar Rp 3 triliun. Jumlah tersebut meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 700 miliar. Sementara sisanya diberikan ke daerah penyangga seperti kota Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, dan Bekasi. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp 100-300 miliar.
