Kamis, 29 Januari 2015 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Lopi Kasim 4445
(Foto: Budhi Firmansyah Surapati)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat mengingatkan para pengusaha jasa konstruksi agar tidak bermain mata dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendapat proyek. Bila kedapatan, Djarot mengancam akan memasukan pengusaha tersebut ke daftar hitam dan jasanya tidak akan digunakan lagi dalam proyek pembangunan di ibu kota.
Pengusaha jangan coba menyuap. Tunjukan saja profesionalitas di lapangan. Termasuk jika ada SKPD kami melakukan praktek kotor, laporkan ke saya
Hal tersebut disampaikan Djarot Saiful Hidajat saat menghadiri Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) IX, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) DKI Jakarta, di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (29/1).
Selama ini, kata Djarot, pihaknya mengetahui ada pengusaha yang menyetor sejumlah uang pada pejabat SKPD agar mendapat proyek tertentu. Akibatnya, hasil pengerjaan pembangunan tidak maksimal.
"Untuk mendapatkan pekerjaan, bayar dimuka, 5, 10 bahkan hingga 20 persen. Pengerjaannya jadi tambal sulam dan rusak lagi, ini yang saya sebut nilai lama, jadi benalu," tegasnya, Kamis (29/1).
Djarot berharap, pengusaha lebih mengedepankan aspek profesionalisme dalam mengerjakan proyek pembangunan. Apalagi, jelang Asian Games 2018 mendatang, pembangunan fisik di wilayah DKI Jakarta akan meningkat.
"Pengusaha jangan coba menyuap. Tunjukan saja profesionalitas di lapangan. Termasuk jika ada SKPD kami melakukan praktek kotor, laporkan ke saya," ucapnya.
Ditambahkan Djarot, saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan PPATK dalam mengawasi pejabat dan pengusaha yang melaksanakan proyek. Apalagi, untuk melakukan lelang proyek kini sudah menggunakan sistem komputerisasi di ULP.
"Bisa dilacak, apakah pengerjaannya profesional atau abal-abal atau apakah itu perusahaan broker yang suka menjual tender atau bukan," tandasnya.
