Selasa, 13 Januari 2015 Reporter: Devi Lusianawati Editor: Widodo Bogiarto 5492
(Foto: doc)
Pemprov DKI Jakarta diimbau untuk membangun gedung SMP Negeri di wilayah Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sebab setiap tahunnya siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah ini kesulitan bersekolah ke SMP Negeri di wilayah lain.
Lurah Kembangan Utara, Agus Setiawan menuturkan bahwa wilayahnya merupakan salah satu kawasan terpadat penduduknya di Jakarta Barat. Saat ini jumlah penduduknya mencapai 58.296 jiwa yang tersebar di 117 RT dan 11 RW.
Di Kembangan Utara terdapat 15 SD Negeri dan dua Madrasah Ibtidaiyah. Karena tidak adanya SMP Negeri di Kembangan Utara, akhirnya pasca lulus setiap tahunnya para siswa harus berebutan masuk SMP Negeri di wilayah lain yang jaraknya relatif jauh.
"Siswa lulusan SD atau MI terpaksa bersekolah ke SMP Negeri di wilayah lain yang jarak tempuhnya lumayan jauh," kata Agus, Selasa (13/1).
Dihubungi terpisah, Camat Kembangan, Slamet Riyadi mengungkapkan, untuk membangun SMP Negeri di Kembangan Utara pihaknya sudah mengusulkan agar mempergunakan lahan eks kantor Kecamatan Kembangan yang berlokasi di Komplek BTN RT 007/03 Kelurahan Kembangan Utara yang memiliki luas hingga 4.000 meter persegi.
"Sejak tahun lalu kami sudah usulkan ke BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan Dinas Pendidikan untuk memanfaatkan lahan tersebut menjadi gedung SMP Negeri. Namun hingga kini belum ada jawaban," ujar Slamet.
Kepada Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan DKI, Sardjoko menyebutkan, pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Bidang Persekolahan untuk membangun gedung SMP Negeri di Kembangan Utara.
"Setelah selesai dianalisis, kalau ternyata memang dibutuhkan sekolah di daerah tersebut, nantinya akan kami bangun," jelas Sardjoko.
Sementara itu, Kepala Bidang Persekolah SMP Dinas Pendidikan DKI, Tadjudin menjelaskan, pihaknya sudah berkoodinasi secara internal dengan Bidang Sarana dan Prasarana untuk membangun gedung SMP Negeri di Kembangan Utara.
"Koordinasi secara ekternal juga kami lakukan dengan camat dan walikota. Kami berencana satu atau dua hari ke depan dilakukan peninjauan ke lapangan," terang Tadjudin.