Jumat, 11 November 2016 Reporter: Folmer Editor: Budhi Firmansyah Surapati 3310
(Foto: Reza Hapiz)
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah menuturkan, pihaknya terus berupaya mengadakan penambahan sebanyak 21 lajur pengujian kendaraan umum dan barang di sejumlah PKB yang tersebar di Ibukota sesuai rekomedasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kapan rampung dan berapa jalur bisa ditambah untuk pengurusan KiR angkutan umum dan barang
"Di Jakarta saat ini baru memiliki tujuh atau sepertiga lajur pengujian kir yang tersebar di PKB Ujung Menteng, Pulogadung dan PKB Cilincing," ujar Andri, saat rapat Banggar membahas KUA PPAS APBD 2017, Jumat (11/11).
Dikatakan Andri, uji kir kendaraan angkutan dan barang secara konvensional berpotensi pungli baik dari sisi antrean maupun pengujian. Untuk itu, Dishubtrans DKI Jakarta telah menerapkan sistem IT dalam proses pengujian angkutan umum dan barang.
"Konsekuensi penerapan sistem IT yakni antrean panjang hingga mencapai tiga hingga empat bulan. Maksimal sebanyak 450 permohonan uji kir yang bisa diproses, sedangkan permohonan yang masuk mencapai 700 berkas setiap hari," tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya saat ini sedang membangun tiga lajur pengujian tambahan di PKB Ujung Menteng dan Pulogadung serta mengaktifkan tiga lajur PKB Kedaung Kali Angke yang akan rampung pada pertengahan Desember 2016.
"Kami juga mengusulkan tambahan di tahun 2017 sebanyak enam lajur pengujian baru sehingga total keseluruhan mencapai 19 lajur," ucapnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly H Muhammad mempertanyakan kepastian pembangunan jalur kir baru di Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Sebab, pertambahan lajur kir akan meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi antrean pengurusan kir.
"Kapan rampung dan berapa jalur bisa ditambah untuk pengurusan kir angkutan umum serta barang," kata Ramly.
Ia mengatakan, perbaikan PKB Ujung Menteng yang hingga saat ini tak kunjung terealisasi mengakibatkan daftar antrean panjang bagi pemilik kendaraan umum dan barang untuk perpanjangan kir hingga mencapai tiga hingga empat bulan lamanya.
"Persoalan yang muncul, angkutan barang dan umum yang sudah mendaftar saat beroperasi di jalan terjaring operasi petugas. Seharusnya, tidak boleh dikenakan sanksi karena kondisi antrean yang cukup lama, kecuali si pemilik belum mendaftarkan perpanjangan kir," tandasnya.
