Warga Kecamatan Sawah Besar, Eti Herlina (44) mengadukan dugaan praktik percaloan nomor antrean layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Untuk mendapat nomor antrean awal, dikatakan Eti, warga harus membayar Rp 50-100 ribu.

Praktik percaloan tersebut dialaminya saat mengantar sang suami berobat jalan ke RSUD Tarakan. Dirinya yang sudah datang sejak pukul 05.00, mendapat nomor antrean 35, padahal kondisi ruang tunggu rumah sakit masih sepi.

Kemudian, setelah suami dirawat, Eti mengaku mendapat informasi dari sesama pasien ada calo yang memegang nomor antrean awal yang beraksi di RSUD Tarakan. Untuk setiap kali jasanya, calo itu memasang tarif hingga Rp 100 ribu.

"Akhirnya, saya pun memberanikan diri melaporkan hal ini. Ciri-cirinya si calo berperawakan pendek, gemuk dan hitam," ujarnya, Jumat (26/8).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mensinyalir, praktik calo nomor antrean tidak bekerja sendiri. Bahkan, diperkirakannya sang calo bekerja sama dengan karyawan RSUD Tarakan.

"Pastinya si calo beraksi tidak seorang diri, melainkan bekerja sama dengan orang dalam. Saya kira Direktur RSUD pun tidak tahu, kasihan," tuturnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koemedi mengaku telah meminta Direktur Utama (Dirut) RSUD Tarakan membenahi dan mengawasi proses pengambilan nomor antrean pasien.

Menurutnya, persoalan ini bisa saja terjadi lantaran pasien kronis yang sering berobat meminta bantuan titip dengan karyawan cleaning service atau satpam untuk mengambil nomor antrean.

"Bahkan, dari pengakuan Dirut RSUD Tarakan, banyak pasien yang hendak berobat sengaja mengambil nomor antrean hingga tiga kali berturut - turut. Saya sudah minta agar segera dibenahi," tandasnya.