Pengerjaan sodetan Kali Ciliwung terancam molor. Awalnya, proyek sepanjang 1,27 kilometer dengan anggaran Rp 493 miliar ini ditargetkan rampung Februari 2015 mendatang. Namun, melihat banyak kendala yang dihadapi di lapangan, kecil kemungkinan target tersebut akan tercapai.

Pasalnya, proyek yang diharapkan dapat meminimalisir dampak banjir tersebut masih terkendala pembebasan lahan.

Ketua RW 04 Bidara Cina, Galuh Radiyah (35) mengatakan, ada sekitar 200-300 kepala keluarga (KK) di wilayahnya yang terkena pembebasan lahan untuk pembuatan saluran inlet (pintu masuk air dari Ciliwung menuju KBT-red). Mereka terdapat di RT 02, 04, 07, 09 dan 10. Namun mayoritas warga menolak pembebasan lahan karena khawatir uang ganti rugi yang diberikan pemerintah terlalu kecil.

“Warga kami menolak lahannya dibebaskan kalau ganti rugi tidak sesuai. Kami mau tinggal di mana lagi," ujar Galuh, Kamis (5/6).

Ketua RW 14 Bidara Cina, Budi Ahdiyat, mengatakan ada sekitar 50 KK yang rumahnya terkena pembebasan lahan, yakni di RT 04, 05 dan 07. Warga di RW 14 ini rata-rata setuju dengan program sodetan Ciliwung ke KBT asalkan ada kesepakatan dalam pembayaran ganti rugi. Sosialisasi sudah dilakukan di kantor kelurahan Cipinang Cempedak sekitar dua bulan lalu namun saat ini belum ada kelanjutannya.

Sedangkan Ketua RW 05 Bidara Cina, Sudarno menambahkan, ada sekitar 100 KK di RT 06, yang terkena pembebasan lahan. Diperkirakan luas lahan yang dibebaskan sekitar 2.500-3.000 meter persegi.

“Saat ini, informasinya terputus karena sosialisasinya belum ada lagi. Tahapan inventarisasi lahan yang akan dibebaskan belum 100 persen selesai. Kami juga belum mendapatkan informasi lanjutan dari tim di P2T,” ujar Sudarno.

Ketua Tim P2T Jakarta Timur, Arifin mengatakan, tahapan pembebasan lahan memang masih panjang. Menurutnya, terlalu dini jika waga sudah mengatakan menolak pembebasan lahan lantaran khawatir nilai ganti rugi tak sesuai. Sebab, pihaknya saat ini baru melakukan tahap inventarisasi lahan. Jika selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan patok untuk mengetahui trase basang dan kering. Bahkan, penetapan peta bidang oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) pun belum dilakukan.

“Kenapa sudah ada kalimat setuju dan tidak setuju, kan kami belum masuk kontek nilai ganti rugi. Kami belum membicarakan masalah harga, mekanismenya masih panjang dan kini baru tahap inventarisasi,” ujar Arifin.

Arifin menambahkan, mengenai nilai ganti rugi itu kewenangan tim appraisal atau penaksir harga yang didatangkan oleh Kementerian PU. Tim appraisal ini merupakan lembaga independen sehingga tak berpihak pada siapapun. Jika warga tetap menolak, maka pihaknya akan menyerahkan kasus ini ke pengadilan agar dilakukan konsinyasi. Langkah ini sebagai jalan terakhir jika mediasi gagal.

Seperti diketahui, pengerjaan sodetan Ciliwung ini sudah berlangsung selama satu bulan. PT Wika selaku kontraktor baru menyelesaikan pemindahan jaringan utilitas di sepanjang lahan yang terkena proyek. Disusul pengeboran arriving shaft atau titik pertemuan mata bor dari outlet dan inlet, yang baru dikerjakan di Jl Otista III Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Pembuatan arriving shaft ini ditarget rampung pada Agustus mendatang.