Selasa, 01 September 2015 Reporter: Devi Lusianawati Editor: Widodo Bogiarto 3399
(Foto: Reza Hapiz)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus fokus untuk menata pemukiman kumuh. Penataan ini untuk menerapkan program pemerintah pusat, yakni 100-0-100 atau 100 persen akses air minum, 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat.
Ini basisnya setiap RW. Satu RW ada berapa titik pemukiman kumuhnya, sampai berapa banyak warga yang tinggal di pemukiman kumuh
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, untuk mewujudkan program 100-0-100 dibutuhkan data yang akurat. Sementara untuk memperoleh keakuratan data dibutuhkan kerjasama seluruh jajaran, mulai tingkat wali kota, kecamatan hingga RT/RW.
“Ini basisnya setiap RW. Satu RW ada berapa titik pemukiman kumuhnya, sampai berapa banyak warga yang tinggal di pemukiman kumuh,” kata Djarot usai rapat mengenai penanganan permukiman kumuh dan rumah susun di Balai Kota, Selasa (1/9).
Djarot mengatakan, Pemprov DKI telah menargetkan pada 2019 mendatang, Jakarta bebas kawasan kumuh. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang.
Menurut Djarot, untuk perencanaan jangka pendek, yaitu tahun 2016 mendatang dengan melakukan beberapa langkah antara lain, pendataan, pembuatan sanitasi komunal dan sumur resapan.
“Sementara jangka menengah 2017 dan jangka panjangnya 2019 mendatang, itu semua akan terus dilakukan dan direncanakan,” tandas Djarot
