Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV TA 2025 Lemhanas RI di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/6).

Pada kesempatan tersebut, Pramono menekankan, Jakarta merupakan tempat terbaik untuk mempelajari hilirisasi non-tambang dan stabilisasi pasokan, khususnya komoditas pangan.

"Kalau melakukan hal yang berkaitan dengan hilirisasi non-tambang, non-natural resources based, contoh yang paling bagus adalah Jakarta," ujar Pramono.

Di hadapan peserta P3N, Pramono memaparkan keberhasilan Jakarta dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Ia mencontohkan, jumlah sapi kurban saat Iduladha yang disembelih mencapai 71 ribu ekor karena harga di Jakarta lebih kompetitif dibandingkan daerah penyangga.

Harga yang lebih kompetitif di Jakarta ini, kata dia, didorong oleh lancarnya proses distribusi. Selain itu, harga beras di Jakarta juga disebutnya paling stabil meskipun hanya memiliki dua persen lahan pertanian.

Menurutnya, hal ini tak terlepas dari proses hilirisasi di Jakarta yang sudah berjalan baik dalam waktu yang lama. Salah satunya melalui peran Food Station yang bekerja sama dengan daerah penghasil beras seperti Karawang, Lampung, dan Kediri.

"Termasuk kampung halaman saya. Diambil cukup besar dari Kabupaten Kediri. Karena apa? Karena yang pertama, konsumennya sudah captive, yang cukup besar. Di Jakarta ini sekarang kurang lebih 10,8 juta," jelasnya.

Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan daerah-daerah penghasil pangan ini tidak hanya menguntungkan konsumen di Jakarta, tetapi juga petani di daerah.

Pramono menyebut, berbagai harga kebutuhan pokok di Jakarta pun mampu terjaga dengan baik. Bahkan angka inflasinya selalu berada di bawah inflasi nasional. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya menjaga kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Meski demikian, Jakarta masih memiliki permasalahan utama yang harus diselesaikan, yakni disparitas dan rasio gini ketimpangan pendapatan masyarakat Jakarta.

"Perbedaan orang kaya dan miskin di Jakarta yang dari waktu ke waktu bukan mengecil, tetapi membesar. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab Gubernur paling utama di Jakarta sekarang ini," ucap Pram.

Karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada 707.622 siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,6 triliun, serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) senilai Rp350 miliar untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan hingga jenjang S3.

Di bidang transportasi, Pramono menyebut tingginya animo masyarakat terhadap pembukaan rute-rute transportasi publik baru, seperti Alam Sutera-Blok M hingga Bogor-Blok M. Upaya ini untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Tubagus Ace Hasan Syadzily menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kesediaan Gubernur Pramono Anung menerima kunjungan Lemhannas.

Menurutnya, kunjungan SSDN dari Lemhanas ke Pemprov DKI Jakarta ini relevan dengan tema yang diusung, yakni tentang Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi Menuju Indonesia Berdaya Saing Global.

"Sangat relevan rasanya kita melakukan kunjungan ke Gubernur DKI Jakarta di mana hilirisasi itu, ya hilirnya adalah Jakarta ini," ujarnya.

Ia berharap studi yang dilakukan Lemhannas dapat memberikan manfaat konkret bagi upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045.

"Karena banyak sekali saya kira sebagai kota global, Jakarta memiliki peran yang strategis untuk menjadi kota atau provinsi yang bisa mengubah dari bahan komoditas yang sifatnya mentah dan di Jakarta ini menjadi hilirisasi," tandas Tubagus.