Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali. 

Membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, Fraksi PKS mengapresiasi Belanja Pendidikan dalam RAPBD 2025 yang mencapai Rp 18,48 triliun. 

"Hal ini sudah memenuhi mandatory spending di mana rasionya minimal 20 persen," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).

Nabilah menjelaskan, Fraksi PKS program sekolah gratis yang akan direalisasikan tahun depan juga mencakup sekolah madrasah negeri dan swasta, khususnya melalui mekanisme hibah. 

"Pelajar di sekolah madrasah ini tidak bisa mendapatkan bantuan bea pendidikan dari Program Indonesia Pintar," terangnya.

Terkait Raperda tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), Nabilah menginginkan, PT JIEP bisa memberikan dampak signifikan bagi kawasan industri Pulogadung, meningkatkan pendapatan pajak daerah, menghasilkan efek berganda terhadap nilai tanah di sekitar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kemudian, terkait Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), Fraksi PKS memberikan dukungannya.

"Kami berharap PT MRT bisa semakin mengembangkan aspek bisnis perusahaan yang tidak hanya bergantung pada jumlah penumpang," ungkapnya.

Sementara itu, membacakan Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Nasdem, Raden Gusti Arief Yulifard memaparkan, memberikan apresiasi terkait peningkatan perencanaan pendapatan daerah sebesar Rp 81,68 persen atau naik 8,99 persen dibandingkan 2024.

Fraksi Nasdem, imbuh Gusti, memberikan catatan terkait penurunan pendapatan yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Perlu evaluasi menyeluruh kepada setiap BLUD yang terdapat pada SKPD di Pemprov DKI Jakarta agar setiap BLUD dapat merencanakan anggaran secara baik," bebernya.

Terkait Ranperda tentang Pendirian dan Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), Fraksi Nasdem berharap pengembangan kawasan JIEP bisa menjadi kawasan industri terpadu serta dapat menyerap tenaga kerja baru. 

Dalam pemandangan umum Farksi PKB yang dibacakan, Fu'adi Lutfi disampaikan,  kinerja sumber-sumber keuangan daerah dinilai sudah berjalan baik. Untuk itu, Pemprov DKI dinilai mempertahankan dan meningkatkan kinerja sumber keuangan daerah. 

"Optimalisasi dan revitalisasi kinerja sumber-sumber keuangan daerah yang belum memenuhi harapan serta menggali dan menemukan sumber keuangan baru daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi," tegasnya.

Menurutnya, Fraksi PKB juga mendukung penambahan modal PT JIEP agar Pemprov DKI menjadi pemegang mayoritas saham.

"Kami juga dapat memahami rencana Pemprov DKI Jakarta melakukan penyertaan modal pada PT JIEP untuk mencapai kepemilikan saham minimum 51 persen," ucapnya.

Legislator DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Astrid Kuya memberikan apresiasi anggaran yang berfokus pada belanja prioritas, seperti peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Alokasi anggaran yang signifikan untuk sektor-sektor ini menunjukan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, " kata Astrid.

Fraksi PSI yang diwakili Francine Widjojo dari Fraksi PSI juga mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas usulan rencana anggaran bantuan sosial senilai Rp 804 miliar di tahun 2025 untuk 219 ribu penerima manfaat.

"PSI mendorong Pemprov DKI membuka pendaftaran mandiri DTKS bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial serta memasifkan sosialisasi agar mudah dipahami," tandasnya.