Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan fraksi DPRD DKI Jakarta terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Kedua Raperda tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Pj Gubernur Heru menegaskan, kedua Raperda tersebut diarahkan untuk pembangunan Kota Jakarta yang berkelanjutan serta menjadi kota global.

Mengawali pidatonya, Pj Gubernur Heru menanggapi pandangan fraksi terkait Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2044 bahwa isu strategis kota Jakarta, seperti kemacetan, permukiman kumuh, permasalahan lingkungan, dan isu strategis lainnya, membutuhkan komitmen percepatan penyelesaian dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing.

Karena itu, RTRW DKI Jakarta tahun 2024 telah mengakomodasi arah kebijakan, mulai dari peningkatan konektivitas antarpulau, pengembangan pelabuhan di pesisir pantai utara Jakarta dan Kepulauan Seribu, percepatan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air bersih, energi, telekomunikasi dan kebutuhan pangan, pemanfaatan ruang laut untuk pariwisata, pemulihan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penataan kota berbasis transit.

“Penataan kota berbasis transit merupakan konsep penataan kota yang menjadi salah satu pilar utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044. Eksekutif juga berkomitmen dan berupaya mewujudkan pemenuhan 30 persen RTH serta mewujudkan kota yang adaptif terhadap sumber air. Kemudian, dalam mengatasi keterbatasan lahan, ke depannya, pembangunan hunian di Jakarta ke depan mengarah pada pembangunan hunian vertikal yang difasilitasi sarana-prasarana yang setara dengan kota global,” jelas Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda RPJPD Tahun 2025-2045, Pj Gubernur Heru mengatakan, dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 akan menjadi acuan bakal calon pasangan Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunan di Kota Jakarta. Dalam RPJPD tersebut, lanjutnya, telah dimasukkan strategi pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan turun pada rentang 0,00 hingga 0,50 persen pada 2045.

Tidak hanya itu, untuk perlindungan sosial, Eksekutif akan melaksanakan kebijakan secara adaptif dan terintegrasi dengan sasaran kelompok rentan dan marjinal yang didukung oleh basis data sosial ekonomi masyarakat terpadu.

“Terkait pengembangan Kepulauan Seribu, berdasarkan RPJPD, akan menjadi salah satu prioritas pengembangan wilayah di Jakarta dalam 20 tahun ke depan. Tidak hanya itu, dalam 20 tahun ke depan, Jakarta berkomitmen melakukan penguatan kerja sama dengan kawasan aglomerasi, yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian wilayah dan mengatasi masalah kemacetan, banjir, persampahan, air bersih, dan pengendalian bencana banjir,” ujar Pj Gubernur Heru.

Kemudian, ia menerangkan, dalam RPJPD juga terdapat strategi pengembangan kebudayaan Betawi. Jakarta sebagai kota global dan melting pot Indonesia akan menghadapi tantangan pluralitas etnis, suku bangsa, bahasa, serta latar belakang yang beragam.

“Di tengah keberagaman tersebut, budaya Betawi yang merupakan warisan dan identitas Jakarta perlu dilestarikan dan dikembangkan. Hal ini sejalan dengan isu strategis dalam RPJPD 2025-2045, yaitu peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan budaya di kancah global,” tandasnya.