Kader Dasawisma se-Jakarta Barat bakal dikerahkan untuk melakukan pendataan warga yang belum terdaftar dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pendataan rencananya berlangsung selama sebulan terhitung sejak tanggal 1 hingga 31 Juli mendatang.

Ketua TP PKK Kota Jakarta Barat, Lisniawati mengatakan, berdasarkan data, sekitar 95 persen warga Jakarta telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Sementara sisanya sekitar lima persen atau 57 ribu warga hingga saat ini belum terdaftar.

"Untuk itu, kami siap bersinergi dengan aparatur pemerintah di wilayah untuk menelusuri warga Jakarta Barat yang belum memiliki BPJS Kesehatan," ujar Lisniawati, saat Sosialisasi Penguatan Program JKN di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa (4/7).

Ia mengungkapkan, TP PKK Jakarta Barat memiliki perpanjangan tangan ke bawah melalui kader dasawisma yang akan turun secara door to door menyisir data warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

"Kami juga berkoordinasi dengan TP PKK Provinsi dan Pusdatin Dinas PPAPP DKI Jakarta untuk pelaksanaan program penguatan JKN di Jakarta Barat ini," ungkapnya.

Sementara Kepala BPJS Jakarta Barat, Fitria Nurlaila Pulukadang memaparkan, Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen dan memastikan seluruh warga menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Terkait JKN, lanjut Fitria, Kota Jakarta Barat mengambil peran penting. Pasalnya, tiga fasilitas kesehatan rujukan nasional berada di wilayah Jakarta Barat, terutama layanan kesehatan jantung, kanker, serta layanan ibu dan anak.

Selain dukungan fasilitas kesehatan, lanjut Fitria, sekitar 95 persen warga Jakarta Barat telah mencapai 95 persen sudah terdaftar dalam program JKN.

"Inilah yang menjadi PR kami untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta  dalam memastikan sekitar lima persen warga Jakarta Barat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan, ada atau tidak dan berdomisili di DKI Jakarta atau tidak," jelasnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Setko Jakarta Barat, Abdurrahman Anwar menambahkan, pihaknya memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

"Kami patut bersyukur 95 persen dari total dua juta jumlah penduduk Jakarta Barat sudah tercover BPJS Kesehatan. Sehingga ini perlu penguatan sekaligus dukungan dari aparatur pemerintahan di wilayah yakni camat, lurah, UKPD terkait, PKK dan dasawisma, untuk bersinergi dengan BPJS Kesehatan," tandasnya.