Soal Opini BPK, Djarot: WDP Itu Bagus

Kamis, 25 Juni 2015 Reporter: Folmer Editor: Dunih 5640

Soal Opini BPK, Djarot: WDP Itu Bagus

(Foto: Reza Hapiz)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Drajot Saiful Hidayat mengaku bersyukur atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 yang menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Alhamdulillah, bagus. Saya khawatir disclaimer saja. Kalau WDP itu bagus

"Alhamdulillah, bagus. Saya khawatir disclaimer saja. Kalau WDP itu bagus," ujar Djarot di Balaikota, Kamis (25/6).

Ia mengatakan, salah satu yang menjadi kendala sehingga Pemprov DKI mendapat opini WDP adalah inventarisasi aset. Sebab, tidak mudah menyusun neraca yang mengiventarisasi seluruh aset sekaligus dokumen pendukung serta nilai.

"Untuk wilayah DKI yang luas tidak mudah. Wajar jika ada kelemahan dan perlu ada penyempurnaan sistematis," ujarnya.

Kedua, lanjut Djarot, harus ada program konkrit yakni sertifikasi seluruh aset. Pemprov DKI saat ini juga sudah memetakan aset yang belum maupun sudah disertifikasi

"Ini dilakukan setiap tahun. Paling sulit adalah aset tidak bergerak, sedangkan yang bergerak mudah," tuturnya.

Djarot mengatakan, jika tidak diinventarisasi, kerapkali aset milik pemerintah daerah hilang, berganti tangan tidak jelas.

"Kita punya gedung bagus, lemari besi bagus, tentu harus diamankan. Itu salah satu persoalan utama. Hampir semua lemah invetarisasi termasuk di kementerian," paparnya.

Ia menegaskan, pihaknya terus mendata seluruh aset milik Pemprov DKI Jakarta yang memakan waktu sekitar satu hingga dua tahun lamanya. Bahkan, ia juga sudah menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI agar membuat tanda terhadap seluruh aset dan lahan milik Pemprov DKI.

"Masa lalu banyak aset yang hilang. Dan ada terjadi, kita punya lahan, diatasnamakan orang lain kita beli lagi jadi doubel," tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah menindaklanjuti temuan BPK terkait adanya kelebihan anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispabud) yang belum dikembalikan ke kas daerah. Begitu pun dengan temuan lainnya akan ditindaklanjuti.

"Ya dikembalikan. Jadi semua temuan kita tindaklanjuti, bukan hanya Disparbud, kita tindak lanjut semuanya," tambahnya.

BERITA TERKAIT
Paripurna Pemberian Rapor BPK Atas APBD 2014 Ditunda

Paripurna Pemberian Rapor BPK Atas APBD 2014 Ditunda

Kamis, 18 Juni 2015 10106

Ahok Terserang DBD, Djarot Perintahkan Foging

Pemprov DKI Serahkan Laporkan Keuangan ke BPK

Senin, 30 Maret 2015 7204

Ahok akan Audit Anggaran Jakarnaval

Ahok akan Audit Anggaran Jakarnaval

Minggu, 07 Juni 2015 3328

Hasil Audit BPK, Kado Buat Warga Jakarta

Ahok Tidak Kaget dengan Hasil Pemeriksaan BPK

Jumat, 20 Juni 2014 12479

Pemprov DKI Berhasil Beli Saham Persija

DKI Beli Saham Persija Setelah Audit BPK

Rabu, 11 Februari 2015 5713

BERITA POPULER
Pemkot Jakut Bantu Perketat Pengawasan Rusunawa Marunda

Pemkot Jakut Bantu Perketat Pengawasan Rusun Marunda

Jumat, 21 Juni 2024 468506

Dishub Gandeng Waze Luncurkan Fitur Navigasi Ganjil Genap

Dishub Gandeng Waze Luncurkan Fitur Navigasi Ganjil Genap

Kamis, 19 Oktober 2017 307241

90 Sanggar Betawi Belum Punya Badan Hukum

90 Sanggar Betawi Belum Punya Badan Hukum

Jumat, 10 Juli 2015 285055

 Libur Natal, 36.871 Pengunjung Padati TMII

TMII Dipadati Pengunjung

Jumat, 25 Desember 2015 283952

 4500 Warga Ramaikan Karnaval KBT

Karnaval KBT Dipadati Ribuan Warga

Minggu, 30 Agustus 2015 282631

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks