Senin, 04 Mei 2015 Reporter: Folmer Editor: Dunih 5681
(Foto: Folmer)
Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Budi Waseso mendatangi kantor Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kedatangan Kabareskrim Mabes Polri ini guna berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penanganan kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) tahun anggaran 2014.
"Saya berkoordinasi dengan Pak Ahok untuk pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan PNS DKI, apakah dilakukan di kantor Pemprov agar tidak menganggu pekerjaan mereka," kata Budi yang datang ke Balaikota dengan menaiki sedan hitam bernomor polisi B 1138 PD, Senin (4/5).
Menurutnya, kasus korupsi pengadaan UPS terus berkembang dan masih dimungkinkan adanya tersangka baru setelah tim penyidik mengevaluasi alat bukti dan keterangan saksi.
"Sudah berkembang ke kemungkinan tersangka tambahan," tuturnya.
Namun, Budi enggan menyebutkan berapa orang yang akan ditetapkan jadi tersangka baru.
"Ada banyaklah," katanya tersenyum.
Budi mengungkapkan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk meminta kesaksian dari Ahok juga nantinya.
"Pak Gubernur juga kita akan mintai keterangan, karena beliau kan penanggung jawab di pemerintahan. Nanti kita koreksikan kembali dengan Pak Gubernur, karena penyidik yang nanti menjadwalkan waktunya," ungkapnya.
Sementara itu, Basuki menyambut baik langkah koordinasi Bareskrim Mabes Polri dengan Pemprov DKI dalam mengusut kasus pengadaan UPS tahun 2014. Basuki mengaku siap mendukung polisi sepenuhnya mengungkap kongkalikong korupsi UPS.
"Beliau ingin dapat banyak keterangan. Kan kita lebih tau apa yang terjadi, ya jadi kita ngomong aja gitu," paparnya.
Mantan anggota Komisi II DPR itu juga siap dimintai keterangan demi menguak kasus pengadaan UPS tersebut.
"Ya harus siap dong. Kita langsung bantu supaya jadi terang. Supaya bisa terungkap, kan ini uang besar. Ini uang melebihi namanya uang Hambalang atau Century sebetulnya kalo dihitung. Kalo pokir tiap tahun cair Rp 4,5 triliun kan lumayan kalo ada faktor penyimpangan," tambahnya.