Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, Jumat (25/2).

Konsultasi publik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan. Selain memenuhi amanat peraturan perundangan, tentunya sejalan dengan semangat kolaborasi yang terus digaungkan di Kota Jakarta. Sehingga perencanaan dilaksanakan secara kolaboratif, partisipatif, dan cermat untuk kebaikan periode transisi pembangunan di Jakarta.

"Pelibatan seluruh stakeholder pembangunan itu salah satu bentuk kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Perencanaan kolaboratif ini dapat terlaksana karena adanya kepedulian dari seluruh stakeholders pembangunan," jelas Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza yang hadir secara daring dari Rumah Dinas, di Jakarta Selatan, mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan seperti dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Jumat (25/2).

Seperti diketahui, Tahun 2023, adalah babak baru sekaligus masa transisi dari periode Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 menuju periode Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Melalui  perencanaan pembangunan kolaboratif dan partisipatif, serta melibatkan masyarakat, diharapkan akan meningkatkan kualitas dan akurasi sasaran program guna menjawab kebutuhan warga Jakarta.

"Oleh karenanya, perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 harus dilakukan dengan lebih cermat, lebih teliti dan lebih terukur. Terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkolaborasi dalam pembangunan kota Jakarta tercinta. Saya mengajak seluruh elemen untuk terus peduli dan menjaga kota ini, sehingga kita dapat mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya," ucap Wagub Ariza melanjutkan sambutannya.

Perencanaan Jakarta Tahun 2023 mengusung tema “Akselerasi Keunggulan Jakarta dalam Upaya Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global yang Berketahanan, Inklusif dan Berkeadilan”. Melalui tema ini diharapkan Jakarta dapat pulih dari dampak pandemi dan bertransformasi menjadi kota yang sejajar dengan kota global lainnya di dunia.

Adapun fokus pembangunan Tahun 2023 adalah:

1. Ketahanan kota terutama di sektor kesehatan, infrastruktur dan pangan,

2. Transformasi ekonomi yang dilakukan pada sektor transportasi, ekonomi digital dan pelayanan publik,

3. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, perumahan, serta pendidikan,

4. Mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan perluasan pemanfaatan energi rendah karbon, serta perluasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru.

Lebih lanjut, penanganan permasalahan tahunan seperti kemacetan lalu lintas, banjir, pencemaran air dan udara, pemukiman liar, sampah, dan kriminalitas harus terus ditingkatkan. Program yang telah berjalan dengan baik seperti kolaborasi, kesetaraan kesempatan yang sama bagi semua warga, ruang publik berkualitas, integrasi antarmoda dan urban culture merupakan warisan yang tetap perlu dilanjutkan.

"Asumsi makro pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026, yakni pertumbuhan ekonomi Jakarta Tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada angka 5,8 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 8,21; Rasio Gini sebesar 0,399; Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,9; dan Penurunan Gas Rumah Kaca sebesar 19,3 persen," papar Wagub Ariza.

Untuk itu, 'creative financing' sebagai solusi alternatif pendanaan pembangunan perlu terus dicari dan dikembangkan. Demi terlaksananya program-program pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan APBD. Para Kepala Perangkat Daerah agar memastikan seluruh rencana kerja di Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun secara cermat, terukur dan memungkinkan untuk dieksekusi secara efektif dan efisien.    

"Dengan demikian, program kerja yang dijalankan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkeadilan. Pastikan juga semua anggaran yang dibelanjakan tidak hanya sekadar mencapai output, namun harus mencapai outcome yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta. Semoga forum konsultasi publik ini dapat menjembatani upaya pengembangan kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga Jakarta dalam pembangunan," tutup Wagub Ariza.

Turut hadir dalam forum konsultasi publik ini, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali; Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta; Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta; Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Pusat; Pejabat di Pemprov DKI Jakarta; Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta; Rektor Universitas atau Institut; Pimpinan Organisasi Internasional, Organisasi Sosial, Asosiasi Profesi, Dunia Usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat; serta Pakar/Ahli atau Narasumber.