Jumat, 27 Maret 2015 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Agustian Anas 6253
(Foto: Budhi Firmansyah Surapati)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) DKI Jakarta menerbitkan ribuan kartu tanda penduduk (KTP) untuk penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di ibu kota. Pembuatan KTP ini dimaksudkan untuk mengantisipasi praktik jual beli atau alih sewa kepemilikan rusunawa.
Berdasarkan data Dinas Dukcapil DKI Jakarta, selama digelar layanan jemput bola bersama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI sejak Januari-Maret 2015, sebanyak 7.872 warga Jakarta yang menghuni Rusunawa sudah memutasikan KTP sesuai domisili. Rinciannya, sebanyak 3.857 warga di Jakarta Utara, 2.547 di Jakarta Barat, dan 1.738 warga di Jakarta Timur.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan, pihaknya bersama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI dan Bank DKI telah melakukan layanan jemput bola kepada penghuni rusunawa sejak Januari hingga Maret 2015 ini. Layanan ini dilakukan dalam rangka memproses administrasi pemilik rusun agar sesuai dengan identitas penghuni.
"Penghuni rusunawa itu memang aturannya harus sesuai antara surat perjanjian kontrak, KTP, dan rekening bank. Makanya kita gelar layanan secara serentak," ujar Edison, Jumat (27/3).
Dikatakan Edison, sebelum memutasikan KTP sesuai domisili, warga terlebih dahulu harus membuat surat perjanjian kontrak dengan Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta. Barulah mereka memutasi KTP sesuai domisili dan diakhiri membuat rekening bank DKI yang berfungsi untuk membayar sewa. "Tahap awal kita konsentrasi ke pelayanan dahulu, setelahnya itu baru kita lakukan pengawasan dan penertiban," tegas Edison.
Kasudin Dukcapil Jakarta Utara, Muhammad Hatta mengatakan, ada sebanyak 3.587 penghuni rusunawa di wilayahnya memutasikan KTP yang tersebar di lima lokasi, yakni Rusunawa Penjaringan 1.099 warga, Muara Baru 906, Kapuk Muara 850, Sukapura 94, dan Rusunawa Marunda 698 warga.
"Sesuai arahan pimpinan, kita akan konsisten membantu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Untuk pengawasan, kita akan laksanakan operasi Biduk di rusunawa, mungkin April hingga Juni," ungkapnya.