Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum berencana menjual Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak dapat memberikan deviden kepada Pemprov DKI Jakarta karena terus merugi.

Sebab, Pemprov DKI saat ini tidak memiliki cukup waktu untuk divestasi BUMD karena dibutuhkan berbagai persiapan matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara finansial terkait penjualan BUMD tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya saat ini baru merampungkan restrukturisasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pemprov DKI saat ini sedang disibukkan dengan pembahasan Rancangan APBD DKI 2015 yang tak kunjung usai.

"Tahun ini, kami tidak keburu karena baru saja merestrukturisasi PT Jakpro. Saya baru ganti Dirut PT Jakpro. Saya tarik orang dari luar,” kata Basuki di Balaikota, Selasa (17/3).

Ia mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang menganalisa seluruh BUMD milik Pemprov DKI yang masih beroperasi. Salah satu BUMD yang bakal dijual adalah PT Ratax Armada karena selama hampir lima tahun belakangan ini tidak pernah menyetorkan deviden ke kas Pemprov DKI Jakarta.

“Ya, selama ini (Ratax) rugi. Kami sudah hitung dan analisis mau dihapuskan bukunya atau enggak,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya juga berencana membuat BUMD holding. Nantinya, seluruh BUMD di DKI akan dikordinasikan oleh satu direktur utama saja.

“Ini sedang kami analisis. Saya minta PT Jakpro menganalisis semua. Lagian ngapain kami punya BUMD begitu banyak, biaya banyak, dirut banyak, ngapain gitu lho. Lebih baik kita pegang 1-2 lah. Kalau Bank DKI kan jelas ada UU Perbankan, tidak boleh ada bisnis lain,” ungkapnya.

Basuki menjelaskan, sebanyak 10 dari 23 BUMD milik Pemprov DKI saat ini secara rutin menyetorkan dividen ke kas pendapatan asli daerah. Sedangkan, bagi badan usaha yang yang tidak memberi kontribusi bagi pemerintah daerah, khususnya saham yang dimiliki Pemprov DKI di BUMD dalam skala kecil akan dikaji ulang untuk dilakukan divestasi atau penjualan saham.

Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi (BPMP) DKI Jakarta, Pemprov DKI memiliki 23 BUMD dari awalnya 27 BUMD.

Pada tahun 2011, Pemprov DKI mendivestasi sebanyak empat dari enam BUMD yang rencananya terkena divestasi karena terus merugi dan tidak bisa memberikan dividen ke Pemprov DKI.

Dari hasil penjualan saham keempat BUMD yang didivestasi tahun ini, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total dana hasil divestasi sebesar Rp 14,93 miliar yang langsung dimasukkan ke kas daerah. Dengan adanya divestasi ini, total jumlah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta berkurang menjadi 23 BUMD dari sebelumnya yang berjumlah 27 BUMD.

Hasil penjualan saham terbesar didapat dari PT Jaya Nur Sukses yang bergerak di bidang properti dengan nilai saham sebesar Rp 6,75 miliar. Tiga lainnya bergerak di bidang perdagangan dan industri yaitu, PT Rheem Indonesia yang penjualan sahamnya sebesar Rp 4,805 miliar, PT Determinan Indah yang menghasilkan Rp 2,175 miliar, dan PT Bumi Grafika Jaya sebesar Rp 1,2 miliar.

Setelah melakukan divestasi empat BUMD pada tahun 2011, Pemprov DKI kembali akan melakukan divestasi dua BUMD. Kedua BUMD yang akan dijual adalah PT Cemani Toka distributor tinta dan PT Ratax Armada, perusahaan bergerak dalam jasa transportasi taksi. Keduanya dijual karena sudah bertahun-tahun tidak lagi memberikan dividen kepada Pemprov DKI.