Selasa, 30 Desember 2014 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Agustian Anas 8644
(Foto: doc)
Hingga pekan ketiga Desember 2014, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sudah mencapai Rp 40 triliun dari total anggaran sebesar Rp 72,9 triliun. Angka tersebut masih akan terus bertambah hingga 31 Desember mendatang. Pasalnya, masih ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses pembayaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, penyerapan APBD akan terus bertambah setiap jam. Karena penagihan dari pihak ketiga terus diproses. "Sampai empat hari lalu sih sudah Rp 40 triliun yang terserap. Tapi kita lihat nanti tanggal 31 Desember, karena kan masih ada kegiatan yang belum dibayarkan," kata Saefullah, di Balaikota, Selasa (30/12).
Dia mengatakan, pihaknya bersama dengan DPRD DKI Jakarta terus melakukan koordinasi, terkait tidak tercapainya pendapatan daerah. Tahun ini, APBD DKI Jakarta defisit sebesar Rp 12 triliun. Padahal dalam Perda APBD Perubahan sudah disahkan nilai APBD mencapai Rp 72,9 triliun. "Sehingga kalau dihitung dalam persen akan berbeda pembaginya. Karena kan kita defisit Rp 12 triliun," ujarnya.
Dalam beberapa kali rapat dengan DPRD, kemudian disepakati nilai APBD 2014 tetap sesuai yang tercantum dalam Perda. Sehingga nilainya tetap sebesar Rp 72,9 triliun, meski pendapatan yang ada hanya mencapai Rp 60 triliun. "Tapi sudah disepakati kalau kita tetap pakai sesuai dengan Perda. Makanya kita tidak pakai persen, tapi nilai yang terserap," jelasnya.
Tidak tercapainya pendapatan daerah tahun ini, dijadikan pelajaran untuk menentukan APBD 2015. Sehingga nilai yang diajukan kepada DPRD DKI Jakarta akan lebih realistis. "Ini jadi pelajaran juga untuk menghitung APBD berikutnya agar lebih realistis," kata mantan Walikota Jakarta Pusat itu.
Dia memperkirakan total APBD tahun
2015 bisa mencapai Rp 77 triliun. Tingginya angka tersebut karena ditambah dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2014 sebesar Rp 14 triliun. Namun angka itu juga belum final, karena masih dalam pembahasan oleh kalangan dewan. "Sekarang angkanya sekitar Rp 77 triliun, tapi belum pasti juga," ungkapnya.