Pemprov DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi warganya yang menunaikan ibadah haji. Selama ini, pelayanan ibadah haji embarkasi DKI Jakarta mengacu pada UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Untuk memberikan pelayanan terbaik, sejak empat tahun lalu, Pemprov DKI telah membentuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) serta memberikan bantuan kepada jamaah haji asal Jakarta berupa katering dan transportasi.

Namun, pelayanan jamaah haji embarkasi Jakarta tahun ini menuai keluhan lantaran ketiadaan dua fasilitas tambahan yang selama ini diberikan Pemprov DKI yakni sarana transportasi dan katering.

"Kami tidak dapat memberikan pelayanan transportasi dan katering bagi jamaah haji embarkasi Jakarta mengingat anggaran yang telah dialokasikan pada APBD DKI 2014 sebesar Rp 22 miliar tidak dapat dicairkan," ujar Bambang Sugiono, Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang juga Pimpinan Rombongan Haji Embarkasi Jakarta Tahun 2014, kepada beritajakarta.com, Selasa (21/10). 

Ia mengatakan, alokasi anggaran untuk membiayai kedua fasilitas tambahan tidak dapat dicairkan atas intruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dikhawatirkan terjadi duplikasi anggaran serupa di Kementerian Agama (Kemenag).

Kemendagri pun, kata Bambang, memberikan solusi kepada Pemprov DKI jika Kementerian Agama memberikan rekomendasi, maka anggaran yang telah dialokasikan pada APBD DKI 2014 dapat dipergunakan.

"Pak Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta saat itu juga telah melayangkan surat ke Kementerian Agama guna meminta rekomendasi penggunaan anggaran haji pada APBD 2014. Namun, hingga saat ini rekomendasi itu tidak kunjung keluar sehingga alokasi anggaran sudah tidak bisa digunakan," katanya.

Alhasil, ungkap Bambang, pelayanan haji tahun ini menuai keluhan karena jamaah haji embarkasi Jakarta tidak dapat menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekkah dengan khusyuk. "Ribuan jamaah haji terpaksa disibukkan mencari makanan untuk kebutuhan sehari - hari, padahal tahun - tahun sebelumnya hal itu tidak dirasakan oleh jamaah haji asal Jakarta," ungkapnya.

Mantan Walikota Jakarta Utara ini mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada jamaah haji embarkasi Jakarta. "Jamaah haji bisa memahami dan berharap Pemprov DKI bisa menyediakan fasilitas tambahan penyediaan katering dan transportasi tersebut pada tahun depan," katanya.

Selain masalah transportasi dan katering, Bambang menegaskan, sebagian besar jamaah haji berharap Pemprov DKI dapat menyediakan tim layanan kesehatan. Pasalnya, sekitar 70 persen dari total sebanyak 5.950 jemaah haji yang terbagi dalam 13 kloter berusia di atas 60 tahun.

Setiap hari tercatat sebanyak 100 jamaah haji di setiap kloternya memeriksakan kesehatan kepada anggota TKHD. "Ini membuktikan, keberadaan tim medis yang disediakan Pemprov DKI sangat dibutuhkan mengingat sebagian besar jamaah haji yang telah berusia tua rentan terhadap suatu penyakit," tuturnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan Kemenag terkait penyediaan fasilitas tambahan katering dan transportasi pada pelayanan haji 2015 mendatang. "Pemprov DKI berharap Kemenag bisa memberikan rekomendasi sehingga pada tahun ini kami bisa mengusulkan anggaran serupa untuk pelayanan haji tahun depan," tandasnya.