Sabtu, 19 Juli 2014 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Erikyanri Maulana 2972
(Foto: Budhi Firmansyah Surapati)
Sebanyak tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta Utara, serentak menggelar pemungutan suara ulang (PSU), Sabtu (19/7). Sayangnya, partisipasi pemilih dalam PSU kali ini terlihat menurun dibanding 9 Juli lalu.
PSU sendiri dilakukan karena adanya rekomendasi Bawaslu RI yang menyebutkan partisipasi sejumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ber-KTP luar Jakarta yang tidak menyertakan dokumen A5.
Ketujuh TPS tersebut adalah TPS 33, 40 dan 60 di Kelurahan Kebon Bawang. TPS 99 Kelurahan Lagoa, TPS 98 Kelurahan Sunterjaya, serta TPS 26 dan 103 Kelurahan Sunter Agung. Dari pantauan beritajakarta
.com ke sejumlah TPS itu terlihat tidak seramai saat pemungutan suara Pilpres digelar 9 Juli lalu.Seperti di TPS 33 Kelurahan Kebonbawang, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 596 orang, pada pelaksanaan 9 Juli lalu partisipasinya mencapai 357 orang serta tambahan pemilih dalam DPKTb sebanyak 107 orang. Sedangkan pada pelaksanaan hari ini, hingga jelang penutupan pemungutan suara hanya tercata 245 pemilih yang sudah memberikan hak suaranya.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara, Marlina mengakui di seluruh TPS yang melakukan PSU, terjadi penurunan partisipasi. Salah satu penyebab menurunnya partisipasi warga karena minimnya sosialisasi.
"Kita baru mendapat putusan dari Bawaslu RI, Jumat (18/7) pukul 03.00 setelah mereka memutus pada pukul 01.00. Kemudian pada pukul 08.00 kita kumpulkan PPK dan PPS untuk mengkordinasikan pelaksanaan PSU," ujar Marlina, Sabtu (19/7).
Dikatakan Marlina, di tengah minimnya waktu yang ada, jajaran pelaksana pemilu di TPS praktis hanya dapat memaksimalkan formulir C6 (undangan pemilih) saja. Sedangkan untuk pemilih di luar DPT kecil kemungkinan untuk berpartisipasi.
"Setelah pemungutan siang ini selesai dan dihiitung, langsung kita susul dengan penghitungan di kelurahan serta kecamatan. Malam ini, hasil pemungutan dan logistik sudah harus masuk ke KPUD Provinsi DKI," tandasnya.