Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta agar standard operating procedure (SOP) mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) khususnya di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diterapkan dengan baik. Pelatihan keselamatan kerja harus dipenuhi secara benar.

"Jadi ini bukan dibuat setelah adanya kejadian. SOP keselamatan kerja ini harus benar-benar diikuti dengan baik," kata Basuki saat membuka acara Pelatihan Pencegahan Bencana, Pelatihan K3 dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Pekerja (P3K), di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/5).

Basuki mengaku kaget saat ada pegawai kontrak yang jatuh hingga meninggal dunia dari atas plafon di Balai Kota DKI. Basuki melihat tidak ada pengaman yang digunakan oleh pekerja saat melakukan perbaikan di atas plafon.

"Saya kaget ada yang meninggal karena jatuh, nyalahin kontraktornya lagi. Ini karena tidak ada SOP-nya. Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja ini wajib, ini harga mati," tegas Basuki.

SOP yang dimaksud untuk berbagai bencana yang mungkin terjadi, seperti kebakaran, gempa bumi, dan lainnya. Jangan sampai saat terjadi kebakaran, tidak ada yang bisa menggunakan alat pemadan kebakaran yang tersedia, seperti Apar dan hydrant.

"Jadi semua harus dilatih. Jangan sampai saat ada kejadian kebakaran, orang panik nggak tau jalan keluar. Apinya padam, tapi orang meninggal karena terinjak-injak," ujarnya.

Sementara Kepala Biro Umum DKI Jakarta, Agustino Dharmawan mengatakan, ada sebanyak 22 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan UKPD yang akan mengikuti pelatihan K3 selama tiga hari kedepan. "Kami lakukan dua gelombang untuk pelatihan, ada sekitar 545 peserta yang akan ikut pelatihan," ucap Agustino.

Pihaknya juga akan melakukan simulasi untuk pada gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk mengetahui kesiapan instrumen yang ada. Ke depan semua gedung milik Pemprov DKI Jakarta juga akan dilakukan simulasi. "Kami akan lakukan simulasi untuk mengetahui kesiapan instrumen kelengkapan K3," tandasnya.