Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu Wilayah II dengan tema “Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas dan Beretika” di Grand Sahid Jaya, pada Selasa (5/11).

Dalam acara yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI tersebut, Pj Gubernur Teguh menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendukung penuh pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas dan beretika.

“Kami mengapresiasi Ketua DKPP beserta jajarannya yang telah menginisiasi rapat koordinasi hari ini untuk menguatkan sinergi bersama antara jajaran penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan selama pelaksanaan pilkada,” ujar Pj Gubernur Teguh Setyabudi, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, jajaran Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh untuk mendukung Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Ia menyadari, untuk mewujudkan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak mungkin hanya diserahkan kepada penyelenggara pilkada, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), melainkan juga harus bersama-sama dengan pemerintah daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh pemangku kepentingan.

“Sebagai contoh, kami dari jajaran Pemprov DKI Jakarta sejak tahap persiapan program dan perencanaan anggaran hingga saat ini terus bersama memantau pelaksanaan Pilkada di DKI agar setiap tahapan bisa terlaksana dengan baik, juga memantau pengaduan-pengaduan yang terjadi. Alhamdulillah di DKI Jakarta minim pengaduan, hanya delapan pengaduan. Mudah-mudahan tidak tambah lagi,” ujarnya.

Untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada DKI yang sudah memasuki tahapan kampanye dan dalam waktu dekat memasuki tahapan pemungutan suara, Pj. Gubernur Teguh menegaskan, Pemprov DKI akan menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Deklarasi netralitas ASN ini kita laksanakan untuk menutup celah-celah lain agar Pilkada dapat terlaksana dengan baik, beretika, dan berintegrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DKPP RI, Heddy Lugito berharap, dengan koordinasi dan persiapan yang matang, dapat meminimalkan pengaduan Pilkada.

“Oleh karena itu, saya optimis setelah Pilkada nanti tidak ada pengaduan ke DKPP. Karena jajaran KPU dan Bawaslu dapat menjaga etika dan integritasnya. Hanya bekerja tegak lurus pada demokrasi dan peraturan perundang-undangan. Tidak bekerja untuk peserta pemilu, tetapi bekerja untuk rakyat. Karena merekalah yang memiliki hajat besar untuk Pilkada ini. Mereka sangat berharap pada kita semua agar pemimpin-pemimpin yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan kehendak mereka. Jangan sampai kita mengkhianati suara rakyat,” kata Heddy.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris DKPP RI, David Yama mengatakan, berdasarkan data DKPP pada 2024, mulai 1 Januari hingga 4 November, pengaduan yang masuk sebanyak 584 pengaduan. Jumlah ini dua kali lipat dari tahun 2023 yang mencapai 325 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 sudah siap disidangkan dan terjadi sidang. Sebanyak 173 di antaranya sudah diputus perkaranya.

Data aduan tertinggi tercatat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah.

“Untuk DKI Jakarta sendiri berada di urutan 26. Ada delapan aduan saja bersama dengan Kepulauan Riau. Data ini menunjukkan kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi akan pengawasan dalam proses Pilkada,” tandas David.