Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Capacity Building dan Studi Banding ke Provinsi Kepulauan Riau pada 23 sampai 25 Agustus 2024.

Kegiatan yang mengusung tema ‘Strategi Pengendalian Inflasi Pangan Daerah Nonprodusen’ ini diikuti oleh Kepala Perwakilan BI Jakarta, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direksi BUMD terkait.

Turut hadir pada kegiatan ini TPID Provinsi Kepulauan Riau di antaranya, Bank Indonesia dan Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta narasumber Prof Bustanul Arifin.

Diskusi antar TPID mencakup sharing informasi strategi 4K untuk pengendalian inflasi daerah, terutama program-program unggulan yang dilakukan. 4K yang dimaksud yakni, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar mengatakan, pemilihan Kepulauan Riau sebagai lokasi kegiatan dengan pertimbangan kesamaan karakteristik sebagai daerah nonprodusen dan tipologi daerah dengan wilayah daratan yang relatif terbatas.

Ia menyampaikan, peta ketahanan dan kerentanan pangan oleh Bapanas menunjukkan bahwa Jakarta dan Kepulauan Riau sama-sama memiliki ketahanan pangan yang relatif baik.

Arlyana menjelaskan, beberapa strategi pengendalian inflasi pangan yang diusulkan untuk daerah nonprodusen di antaranya melalui penerapan pola Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang lebih inovatif dan komprehensif, didukung oleh komitmen kepala daerah.

“KAD yang dilakukan bisa lebih mendalam hingga pendampingan petani ataupun merambah ke ranah pergudangan dan pendampingan pihak ketiga,” ujar Arlyana, Rabu (28/8).

Selain itu, strategi pengendalian dapat berupa fasilitasi subsidi ongkos angkut (SOA), pembangunan sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir dengan skema G-to-G ataupun B-to-B untuk penguatan sistem logistik, penyusunan sistem pergudangan dan cold chains untuk komoditas hortikultura, pengembangan lahan pangan khusus.

“Hingga program urban farming Program Perkarangan Pangan Lestari (P2L) dengan hidroponik,” ucapnya.

Selanjutnya, TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan ke pertanian hidroponik terbesar dan modern di Indonesia, Batamindo Green Farm. Dengan luas lahan hidroponik 675 Ha, Batamindo Green Farm memiliki volume produksi lebih dari 100.000 ton per tahun dengan komoditas pertanian berupa sayuran hardy dan leafy, termasuk aneka cabai dan tomat ceri, yang dipasarkan di Indonesia dan Singapura. Produktivitas tanaman aneka cabai di Batamindo Green Farm mencapai 4,5 kilogram per pohon dengan panen setiap dua hari.

“Konsep hidroponik modern ini potensial untuk diterapkan di Jakarta yang memiliki keterbatasan lahan. Selain mendukung pasokan pangan, Batamindo Green Farm juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam mendukung pelaksanaan Pasar Murah,” jelasnya.

Ia menambahkan, Capacity Building dan Studi Banding ke Kepulauan Riau ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan membuka potensi kerja sama antardaerah.

“BI Jakarta akan terus memperkuat sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pengendalian inflasi Jakarta agar tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada tahun 2024,” tandasnya.