Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menghadiri acara silaturahmi bersama Kepala Sekolah se-DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7).

Sebanyak 2.700 kepala sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) se-DKI Jakarta hadir dalam pertemuan tersebut. 

Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin, Pj Gubernur Heru menegaskan bahwa 4.000 guru honorer di DKI Jakarta direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Dalam pertemuan dengan kepala sekolah se-DKI Jakarta, kami menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik,” kata Pj Gubernur Heru seperti dikutip dari Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengingatkan, jumlah 4.000 guru honorer tersebut tidak bisa bertambah lagi karena pendataan sudah selesai dilakukan pada Desember 2023. Angka tersebut sudah termasuk di dalamnya 107 guru yang terkena penataan. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak boleh merekrut guru honorer baru tanpa seizin Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.

“Namun, data itu harus ada cut off date-nya. Tadi kami sepakat dengan kepala sekolah, bahwa cut off date-nya pada Desember 2023. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya, yaitu rekomendasi Dapodik,” ujar Pj Gubernur Heru.

Pj Gubernur Heru menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berupaya untuk memperhatikan nasib guru honorer dalam mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta.

Selain merekomendasikan Dapodik kepada 4.000 guru honorer, Pj Gubernur Heru mengatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI membuka lowongan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru pada Agustus 2024 mendatang. Ia mengajak para guru honorer untuk mendaftarkan diri agar dapat diproses sesuai aturan dan mekaniseme yang ada.

"Pada 2025 nanti, Pemprov DKI akan membuka kembali pendaftaran guru KKI. Jadi 2.300 guru honorer lainnya bisa ikut mendaftarkan diri. Jika nanti anggarannya memungkinkan, jumlahnya akan bertambah lagi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memenuhi  kebutuhan untuk kekurangan guru di sekolah khusus atau difabel,” imbuh Pj Gubernur Heru.

Selama menunggu pendaftaran guru KKI pada Agustus 2024 maupun 2025 mendatang, para guru akan tetap mengajar seperti biasa. Upaya ini dilakukan untuk menghormati jasa para guru-guru sebagai pahlawan pendidikan. Kemudian, terkait kekurangan guru, Disdik Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melakukan pemetaan bagi sekolah yang memiliki kelebihan guru. Hal itu ditujukan untuk memudahkan penempatan para pengajar di sekolah yang mengalami kekurangan guru.

“Kekurangan guru lagi dihitung. Dengan adanya pertemuan kepala sekolah hari ini, kita bisa lakukan reposisi. Kalau ada yang kelebihan guru IPA, bisa digeser ke sekolah yang tidak punya guru IPA. Kepala sekolah juga sepakat, tidak harus merekrut guru honorer lagi melainkan melakukan pemetaan untuk mengatasi kekurangan guru, termasuk memperhitungkan yang 4.000 guru honorer ini," ujar Pj. Gubernur Heru.

Selain itu, Pj Gubernur Heru berpesan, agar guru dan orangtua siswa dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya perundungan antarsiswa. Sehingga, suasana kegiatan belajar mengajar yang nyaman, aman, tertib, dan tenang dapat tercipta bagi peserta didik. 

"Saya titip pesan, dalam tahun ajaran baru tidak ada murid senior membully murid junior. Ini adalah tanggung jawab guru dan orangtua,” pungkas Pj Gubernur Heru.