Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Akselerasi Puskesmas Indonesia (DPP APKESMI) Periode Tahun 2024-2029 resmi dilantik.

Prosesi pelantikan bersamaan dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP APKESMI bertema ‘Bersama APKESMI, Kita Sukseskan Transformasi Layanan Kesehatan Primer’ di Hotel Whyndam, Jalan Raya Casablanca, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).

Sebanyak 88 anggota akan menempati 14 Departemen di badan Kepengurusan DPP APKESMI.

Ketua Umum DPP APKESMI, Kusnadi mengatakan, APKESMI sebagai wadah berhimpunnya Puskesmas se-Indonesia akan terus berkontribusi di dalam pembangunan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan primer.

Ia menyampaikan, di Indonesia terdapat sebanyak 10.374 puskesmas yang tersebar di seluruh daerah dengan letak geografis yang berbeda-beda. APKESMI berpertan untuk menjembatani dan memfasilitasi tenaga kesehatan di Puskesmas dengan menghimpunnya dalam satu wadah yang berfokus pada menjadikan puskesmas lebih bermutu serta penguatan kapasitas puskesmas.

Ia meminta Kepengurusan DPP APKESMI yang baru saja dilantik agar dapat mengadvokasi program-program puskesmas pada pengambil kebijakan mulai dari pusat ke daerah.

“Saat ini kita sedang transformasi dari konsep lama ke layanan primer. Informasi ini tidak merata sampai di seluruh daerah. APKESMI akan menjembatani itu, apa yang disampaikan dari pengambil kebijakan tapi kita juga akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari temen-temen puskesmas. Kendala-kendala akan kami sampaikan, sehingga akan ada titik temu permasalahannya, kebijakannya seperti apa, kemudian ada solusi dan apa yang kita perbuat untuk permasalahan yang kita hadapi,” ujar Kusnadi.

Selain itu, APKESMI dan puskesmas di Indonesia juga diharapkan dapat membangun kerja sama baik vertikal maupun horizontal untuk menyukseskan pembangunan kesehatan.

Kusnadi menjelaskan, untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguatan organisasi dengan menempatkan keterwakilan organisasi (agen) di seluruh wilayah. Ia menyampaikan, baru 13 provinsi yang sudah terbentuk DPW dan DPC APKESMI. Maka itu kepengurusan di seluruh wilayah perlu dibentuk untuk mempercepat arus komunikasi.

“Organisasi bisa terbentuk apabila kita di semua lini ada agen-agen kita. Selain penguatan di sektor internal dengan program-program yang kita matangkan, di daerah juga kita akan bentuk DPW dan DPC. Seluruh provinsi ada agen tapi baru sebatas satu orang perwakilan kita ada di sana. Tapi kelembagaan resmi baru ada 13 provinsi,” kata Kusnadi.

Ia mengatakan, kendala utama lainnya yang dihadapi adalah ketersediaan SDM yang belum memadai di seluruh daerah, terutama ketersediaan perawat dan bidan karena harus ada di setiap desa, termasuk tenaga IT. Maka dari itu, Departemen Tenaga Kesehatan di DPP APKESMI akan memetakan kebutuhan yang diperlukan puskesmas.

“Kita pernah melakukan survei, justru yang dibutukan adalah IT karena hampir semua di puskesmas tidak memiliki tenaga IT sementara untuk menangani sistem informasi yang ada sekarang itu butuh tenaga memadai. Ini kita dorong untuk menjadi tenaga prioritas tenaga kesehatan di puskesmas,” kata Kusnadi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar APKESMI, Nila Moeloek menyampaikan, sejak Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sampai sekarang tugas dari Pembangunan Kesehatan Nasional itu adalah membuat masyarakat menjadi SDM berkualitas dan sehat.

Ia menilai, Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan dan pembangunan kesehatan di Indonesia. Maka dari itu, Puskemas senantiasa menjaga masyarakat agar menjadi sehat.

Nila mengakui geografis negara Indonesia yang berbeda-beda pada setiap daerah dengan daerah lain menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sementara Puskesmas membutuhkan tenaga kesehatan yang memahami betul mengenai penyakit-penyakit serta pengobatannya sehingga meminimalisasi untuk rujukan lebih lanjut.

“Puskesmas itu bersifat kewilayahan, bagaimana menjaga kesehatan masyarakat agar dia tetap sehat atau yang sakit menjadi sehat. APKESMI selain membenahi organisasi tapi juga memikirkan suara mereka dari bottom. Pembangunan kesehatan tidak berdiri sendiri. Saya bisa mengerti bagaimana tenaga kesehatan mau bertugas di pelosok, mereka juga membutuhkan dan harus terjamin kesejahteraannya,” ungkap Nila.