Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Pusat Tahun 2024, untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Musrenbang Jakarta Pusat ini menghasilkan enam program prioritas, untuk mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Pj Gubernur Heru mengatakan, fokus utama DKI Jakarta dalam RKPD di Jakarta Pusat Tahun 2025 adalah sumber daya manusia, infrastruktur berkualitas, serta ekonomi inklusif, dan berkelanjutan. RKPD tersebut diarahkan untuk menangani empat isu utama, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, infrastruktur kota, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintah, serta peningkatan kegiatan masyarakat.

"Hal tersebut menjadi acuan dalam menentukan perintah kewilayahan di setiap kota dan kabupaten yang meliputi wilayah Jakarta Pusat. Kota Jakarta Pusat diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang seluruhnya dapat diikuti dari berbagai usulan dari masyarakat. Adapun keterbatasan APBD yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur tentunya menjadi bahan pertimbangan kita semua," ujar Pj Gubernur Heru, Kamis (21/3).

Pj Gubernur Heru menjelaskan, perpindahan Ibu Kota akan menyebabkan transisi kewenangan yang diatur oleh Kemendagri. Setelah hasil proses rapat di DPR RI selesai, hal ini akan menentukan kedudukan Jakarta di kemudian hari, serta diharapkan dapat meningkatan daya tarik sebagai salah satu kota besar di Asia Tenggara.

Ia menambahkan, perpindahan tersebut dapat mengubah paradigma dalam menginformasikan kegiatan yang bersandar internasional, maupun penciptaan kegiatan ekonomi perkotaan yang baru. Oleh karena itu, agar seluruh perangkat daerah dapat mengamalkan prinsip efisien dan efektif, harus bisa mempertimbangkan pencapaian target pembangunan tahun 2025.

"Sehingga kita memiliki kemampuan penyerapan anggaran dan kebermanfaatan jangka panjang. Selain itu, kita harus bisa meningkatkan kerja sama strategis dengan para stakeholder untuk meningkatkan iklim investasi di Jakarta. Kemudian, kita harus menjalin sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyukseskan program pembangunan Jakarta tahun 2025," ungkap Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma menjelaskan, terdapat enam program prioritas yang akan dilaksanakan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2024 seperti penanggulangan banjir, terutama di enam lokasi rawan genangan di Jakarta Pusat, serta fokus upaya pencegahan banjir melalui pembangunan drainase di 22 titik pembangunan pintu air. Selain itu, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir.

Dhany melanjutkan, prioritas kedua adalah pencegahan stunting. Pada tahun 2023, DKI Jakarta berhasil menekan angka stunting dengan prevalensi sebesar 3,3 persen dari target nasional sebesar 14 persen. Untuk itu, pada tahun 2025 target penurunan angka stunting akan semakin digencarkan.

"Sementara prioritas ketiga adalah penanggulangan kemiskinan. Selama tiga tahun terakhir angka kemiskinan Jakarta Pusat terus mengalami penurunan, yakni pada tahun 2021 sebesar 4,94%, tahun 2022 sebesar 4,90%, dan tahun 2023 turun sebesar 4,68%. Berikutnya, Jakarta Pusat akan fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan pendapatan dan produktivitas masyarakat, serta peningkatan kualitas permukiman umum," jelas Dhany Sukma.

Prioritas keempat yang akan dikerjakan adalah pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Hal ini ditujukan sebagai upaya pengembangan ekonomi dan fokus pada pengembangan komitmen kompetensi, pelatihan profil, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat. Sedangkan untuk pariwisata, akan fokus pada pengembangan destinasi wisata unggulan, serta membangun kemitraan dengan usaha media dan influencer dalam promosi pariwisata.

Kemudian, prioritas kelima adalah pengelolaan sampah. Pada tahun 2025, target DKI Jakarta adalah upaya meningkatkan pengelolaan sampah kawasan mandiri dengan penguatan bank sampah. Adapun prioritas terakhir adalah peningkatan kualitas aksesibilitas dan juga kemudahan layanan publik.

"Hal ini fokus pada upaya peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Konteks ini terdiri dari tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan, hingga Kelurahan melalui pemanfaatan teknologi peningkatan SDM dan juga membangun kolaborasi dengan swasta atau masyarakat," tandas Dhany Sukma.