Sebanyak 58 usulan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu. Pelaksanaan Musrenbang dibuka secara hybrid oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Heru mengatakan, Kepulauan Seribu merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam kebutuhan lumbung pangan masyarakat atau ketahanan pangan di Jakarta. Contohnya, dalam menghasilkan ikan, rumput laut, dan lain sebagainya.

"Saya berharap Kepulauan Seribu mampu menjaga pangan, khususnya untuk masyarakat Jakarta," ujarnya, Selasa (19/3).

Heru meminta Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu dapat mempersiapkan diri dan mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.

"Saya juga meminta sektor pariwisata di Kepulauan Seribu dipersiapkan untuk menyukseskan Jakarta sebagai kota global dan warganya semakin sejahtera," kata Heru.

Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi mengatakan, Musrenbang ini diawali dengan Rembuk RW di 23 RW dari enam kelurahan yang menghasilkan sebanyak 92 usulan. Aspirasi tersebut selanjutnya dibahas dalam Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan hingga ditetapkan 78 usulan prioritas.

"Dari jumlah itu, dibawa ke tingkat Kabupaten dengan membahas delapan usulan diakomodir di Tahun Anggaran 2024 dan 50 usulan masuk Rencana Kerja 2025. Kemudian, ada 20 usulan yang belum dapat diakomodir," ujarnya usai pelaksanaan Musrenbang di Ruang Penyu, Gedung Mitra Praja Sunter, Jakarta Utara, Jumat (19/3).

Junaedi menjelaskan, dalam Musrenbang ini juga dibahas 10 isu strategis di Kepulauan Seribu yang perlu didukung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Isu strategis itu di antaranya, perlunya pembangunan rumah susun untuk mencegah aktivitas perluasan daratan illegal di pesisir pantai dan pemenuhan air bersih dengan metode Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Pulau Pari.

"Kami juga menyoroti SWRO di Pulau Kelapa dan Pulau Panggang yang saat ini rusak dan memerlukan perbaikan segera," terangnya.

Menurutnya, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Pulau Pari dan Pulau Payung juga sangat diperlukan.

"Saat ini baru sembilan Pulau permukiman yang sudah dilengkapi IPAL," ungkapnya.

Junaedi menambahkan, untuk bidang penanganan sampah, diperlukan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti pengadaan Kapal Conveyor untuk membersihkan sampah di perairan laut lepas.

"Pada bidang kesehatan, Kepulauan Seribu sudah dirasa perlu memliki RSUD Tipe C, rumah sehat khusus ibu dan anak, serta penambahan fasilitas medis hingga dokter spesialis," bebernya.

Junaedi menuturkan, sebagai daerah destinasi pariwisata yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional maka berbagai sarana dan prasarana pendukung perlu ditambah.

"Kita ingin pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi menyongsong Jakarta sebagai kota global ," ucapnya.

Sementara itu, Legislator DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris menginginkan agar kebutuhan lahan pemakaman di Kepulauan Seribu bisa mendapatkan solusi.

"Lahan di Kepulauan Seribu ini memang tidak bertambah. Tapi, lahan makam ini menjadi kebutuhan, untuk itu kita perlu cari solusinya," tandasnya.