PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Awards 2023 yang diadakan oleh BUMN Track bekerja sama dengan PT Media Kernels Indonesia (Drone Emprit Publications) dan Bali Post.

Penghargaan ini bertujuan mengapresiasi badan publik, khususnya Perusahaan BUMN, BUMN Tbk dan Anak Perusahaan BUMN Tbk, serta para pejabat publik yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang dinilai telah menjalankan praktik keterbukaan informasi kepada khalayak.

DVP Komunikasi Korporat dan Stakeholder Relations PT KBN, Wawan Kusnawan mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik Awards 2023 sejalan dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 yang mewajibkan Badan Publik untuk memberikan Informasi kepada khalayak secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

“Penghargaan ini sebagai salah satu bukti komitmen KBN dalam melayani kebutuhan informasi bagi para investor baik internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujar Wawan, Senin (30/10).

Wawan menyampaikan, kebutuhan akan informasi sangatlah tinggi saat ini. Dia menilai, masyarakat dapat mencari informasi melalui berbagai media dan tugas KBN adalah mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi.

“Kami pun terus berupaya meningkatkan pelayanan dan penyediaan informasi,” ucap Wawan.

Ketua Dewan Juri Keterbukaan Informasi Publik Awards 2023 sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika 2014-2019, Rudiantara mengatakan, keterbukaan informasi merupakan aspek penting dalam operasi dan manajemen perusahaan, terutama pada perusahaan BUMN.

Dia menilai, keterbukaan informasi memainkan peran kunci dalam menjaga akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan dan mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Bagi BUMN, keterbukaan informasi bukan lagi sebuah kewajiban tetapi sudah menjadi kebutuhan,” ungkap Rudiantara.

Dia menjelaskan, teknik penilaian dalam ajang ini melibatkan Drone Emprit Publications untuk melakukan monitoring, crawling dan indexing pada dokumen digital dan media sosial milik BUMN, BUMN Tbk dan Anak Perusahaan BUMN Tbk serta Pemerintah Provinsi Bali pada periode Januari hingga September 2023.

Objek pengukuran juga berlaku bagi aktivitas jajaran petinggi, pemimpin daerah ataupun Direktur Utama pada organisasi tersebut. Selanjutnya, dilakukan expert judgement oleh dewan juri.

Dia menambahkan, parameter untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi secara kuantitatif dan kualitatif dengan bukti-bukti digital tersebut dinilai melalui jumlah audience, engagement, activity dan kualitas konten akun media sosial perusahaan seperti YouTube, Facebook, twitter, Instagram, X, Tiktok serta situs perusahaan seperti website dan wikipedia.

“Dari langkah monitoring, crawling dan indexing yang dilakukan hampir selama setahun, diperoleh hasil penerima penghargaan yang memiliki rangking tinggi dalam menyediakan informasi publik,” tandasnya.

Para penerima penghargaan tersebut terdiri dari 51 perusahaan BUMN, BUMN Tbk dan Anak Perusahaan BUMN Tbk., 13 Direktur Utama BUMN, BUMN Tbk dan Anak Perusahaan BUMN Tbk, serta delapan Pemda Bali yang terdiri dari enam Bupati, satu Wali Kota dan satu Pj Gubernur.