Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menargetkan 75 persen warga ibu kota menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif (Pileg), pada Rabu (9/4) besok. Angka tersebut lebih banyak dibandingkan dengan keikutsertaan warga ibu kota saat pemilihan gubernur (pilgub) 2012 lalu, yang hanya 64 persen.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, target tersebut sudah rasional dan merupakan angka realistis. Pihaknya tidak menargetkan hingga 100 persen, lantaran hal tersebut tidak akan terealisasi. Mengingat saat ini warga ibu kota sangat kritis dan cerdas dalam menentukan pilihannya.

"Target DKI tidak banyak-banyak, sekitar 75 persen, itu sudah bagus. Karena masyarakat Jakarta itu masyarakat yang cukup kritis, cerdas. Mereka ketika memilih itu pasti menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasionalitas, jadi ketidakpuasan terhadap kinerja partai politik, kinerja para wakil mereka, kinerja penyelenggara negara itu pasti juga mempengaruhi perilaku memilih warga dan itu di Jakarta banyak kalangan seperti itu," kata Sumarno, Selasa (8/4).

Dikatakan Sumarno, banyak aspek yang mempengaruhi perilaku politik warga Jakarta. Terlebih, kebanyakan orang sudah tahu politik dengan kecanggihan teknologi yang ada. Oleh karena itu, target pemilih yang paling realistis adalah 75 persen, bukanlah 85, 90, apalagi 100 persen.

Pihaknya, lanjut Sumarno, terus melakukan sosialisasi untuk menekan angka golongan putih (golput) di ibu kota. Seperti sosialisasi dalam bentuk tatap muka, membentuk relawan demokrasi untuk masuk ke dalam kantong-kantong pemilih, membuat poster, kerjasama di kalangan disabilitas, panti jompo, dan sosialisasi di kampus, sekolah, dan kelompok agama. "Sudah banyak yang dilakukan, tetapi saya juga tidak menutup mata kalau kawasan Jakarta ini penduduknya cukup luas. Sehingga belum terjangkau semua," ujarnya.

Kendati demikian, masyarakat juga perlu kreatif untuk mendapat informasi terkait pileg itu. Dalam pelaksanaan pemilu, kata Sumarno, pihaknya tidak mendapat anggaran dari Pemprov DKI. Namun, ia justru bersyukur tidak mendapat alokasi anggaran dari DKI. Sebab, tidak perlu ada pertanggungjawabannya.

Sementara itu, hingga H-1 pencoblosan, belum semua undangan pemilih diterima. Menurut Sumarno, hal itu karena terjadi kendala di lapangan saat penyebaran undangan. Pihaknya pun meminta peran aktif dari masyarakat terkait dengan penyebaran undangan ini.

"Undangan sudah hampir semuanya, berarti belum seluruhnya. Memang masih ada sejumlah pemilih yang belum mendapatkan karena ada kendala teknis di lapangan. Sisanya yang kurang ini kita berharap masyarakat juga proaktif untuk menanyakan kalau yang bersangkutan belum dapat surat pemberitahuan," pesan Sumarno.

Sementara untuk logistik, telah disebar ke tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara serentak hari ini. Semua logistik dimasukan dalam kotak surat kemudian ditutup, digembok, dan disegel disaksikan oleh panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). "Maksimal pengiriman logistik ke TPS malam ini, sehingga besok pagi semuanya sudah siap dilakukan pemungutan dan pengumpulan suara di PPS," ujarnya.

Khusus untuk Kepulauan Seribu didistribusikan lebih awal, karena memperhitungkan faktor geografis dan faktor cuaca. Semua logistik langsung ditempatkan di TPS masing-masing. Di Jakarta sendiri terdapat lebih dari 17 ribu TPS, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 7.001.520.