Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama PT Transjakarta dan PT LRT Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, konteks raker untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja yang sudah disampaikan pada akhir tahun 2022.

"Saat ini sudah satu semester jadi kami merasa perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Terutama, kita ingin mendapatkan informasi progres yang sudah dicapai," ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/6).

Ismail menjelaskan, raker juga membahas serapan Penyertaan Modal Daerah (PMD). Termasuk, PT LRT Jakarta yang mengerjakan proyek strategis nasional pembangunan Fase 1B rute Velodrome - Manggarai.

"Kami juga ingin mengetahui lebih detail terkait persiapan teknis dan nonteknis dari PT LRT Jakarta dalam merealisasikan Fase 1B," katanya.

Ismail mengingatkan, proses pengadaan lahan yang sedang ditangani PT LRT Jakarta bisa dilaksanakan dengan baik agar tidak menghambat proses pembangunan.

"Jangan sampai ada kekhawatiran dari pihak yang mendapatkan tugas ini untuk mengeksekusi. Kita bersyukur tadi disampaikan oleh PT LRT Jakarta sudah clear and clean sehingga akan bisa dieksekusi sesua timeline yang sudah mereka buat," ungkapnya.

Tidak kalah penting, lanjut Ismail, integrasi atau koneksi antara LRT dengan modal transportasi lain seperti, Commuter Line dan Transjakarta di titik temu Manggarai juga harus menjadi perhatian.

"Saya mewanti-wanti agar ada kecukupan lahan atau area yang bisa digunakan. Jangan sampai ketika timbul crowd yang cukup tinggi tidak bisa tertampung," bebernya.

Ia menuturkan, Komisi B juga meminta PT LRT Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dapat mengantisipasi adanya kemacetan saat proyek pembangunan dilaksanakan.

"Jika diperlukan tentu juga harus dipersiapkan adanya rekaya lalu lintas. Harus dipastikan tidak menimbulkan masalah kemacetan baru," tegasnya.

Ditambahkan Ismail, untuk PT Transjakarta juga dilakukan evaluasi terkait optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Terutama, kaitannya dengan Public Service Obligation (PSO) yang diberikan.

"Kami juga menyoroti terkait revitalisasi halte agar jangan sampai membuat pengguna Transjakarta kecewa karena tidak ada halte pengganti sementara terdekat maupun perlunya layanan feeder," tandasnya.