Menjaga stabilitas ekonomi pasca-pandemi Covid-19 merupakan komitmen Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin Jakarta. Ragam langkah ditempuh agar ketahanan pangan terjaga, inflasi terkendali, dan kemiskinan tertangani.

Dalam menjalankan komitmen ini, Pj Gubernur Heru bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Memimpin Satuan Tugas (Satgas) Pangan dalam menjaga stabilitas harga, Pj Gubernur Heru terlibat langsung memonitor kondisi di berbagai pasar untuk mengecek harga, ketersediaan, serta produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan. Pengecekan di sejumlah pasar dilakukan bersama  Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

“Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat terus memastikan implementasi program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) berjalan lancar dan makin dimasifkan. Di bulan Ramadan dan Idulfitri ini, kami juga terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat agar ketersedian bahan pangan terjamin dengan kualitas yang baik, serta harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat Jakarta,” ujar Pj Gubernur Heru di Balai Kota Jakarta, dikutip dari Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta, Rabu (29/3).

Sinergi itu pun diwujudkan dengan kelancaran penyediaan dan pendistribusian pasokan bahan pangan melalui kerja sama antardaerah secara Business to Business (B2B) untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe dan bawang merah di 36 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi. Di antaranya, cabai dan bawang merah yang dipasok dari Jawa Tengah (Magelang dan Temanggung) dan Jawa Barat (Garut dan Sumedang). Kerja sama dalam sektor pangan ini juga tidak lepas dari peran Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya yang turut memonitor harga pangan lokal serta distribusi pasokan sehingga berjalan dengan baik.

Kestabilan harga dan kelancaran distribusi pasokan ini turut mengendalikan inflasi di Jakarta. Pada Februari 2023, inflasi DKI Jakarta terendah dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia, sebesar 4,07% (year on year).

“Pemprov DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Pusat dalam pengendalian inflasi sektor pangan di DKI Jakarta. Selain memberikan pengaruh terhadap inflasi Jakarta, juga memberikan pengaruh terhadap inflasi nasional, karena nilai inflasi Jakarta mempengaruhi 25-27% inflasi nasional,” ungkap Pj Gubernur Heru.

Pj Gubernur Heru juga memastikan subsidi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan terus berjalan. Dalam program ini, masyarakat dapat mengambil paket pangan seharga Rp 126.000, terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu di 366 lokasi distribusi.

Penerima manfaat program pangan subsidi ini adalah pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), guru honorer dan tenaga pendidikan non-PNS, penghuni rumah susun (rusun), serta kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Dalam mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, telah dilakukan upaya peningkatan ekonomi melalui perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan. Untuk meningkatkan kewirausahaan, dalam periode 17 Oktober 2022 sampai dengan 24 Maret 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta telah menerima 18.183 peserta baru yang mendaftar Jakarta Entrepreneur, menggelar pelatihan Jakarta Entrepreneur kepada 5.017 peserta, 3.792 perizinan telah diberikan kepada peserta Jakarta Entrepreneur, serta memasarkan 376 produk binaan Jakarta Entrepreneur ke berbagai pameran baik nasional maupun internasional.

Sementara itu, melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 55 kelas (reguler dan mobile training unit), pelatihan keterampilan kerja di 7 Pusat Pelatihan Kerja dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kepulauan Seribu, serta bursa kerja di 5 wilayah kota. Hasilnya, sebanyak 77,03% (5.871 dari 7.626 orang) peserta pelatihan diterima di pasar kerja.

Upaya mendorong lebih banyak wirausaha baru di Jakarta juga dibarengi dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pemprov DKI Jakarta pun meraih penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo pada 15 Maret 2023 untuk kategori Pengguna Produk Dalam Negeri Terbaik Pemerintah Daerah Provinsi. Beragam upaya telah dilakukan Tim P3DN DKI Jakarta untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, di antaranya berpartisipasi aktif dalam Business Matching Nasional Tahap I hingga Tahap IV, mendorong OPD membelanjakan produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TDKN) melalui e-katalog dan e-order, dll.

“Berdasarkan Sistem Pengawasan P3DN BPKP, realisasi penggunaan produk dalam negeri di DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah Rp 20,454 triliun (180,47% dari Komitmen Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia). Ini akan kita tingkatkan di tahun-tahun berikutnya,” terang Pj Gubernur Heru.

Berbagai upaya di atas juga merupakan implementasi dari komitmen mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta dengan target 0 persen pada tahun 2024. Pj Gubernur Heru telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu. Intervensi pertama adalah terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data, dengan melibatkan lintas sektor perangkat daerah, termasuk kader PKK, Dasa Wisma, dan masyarakat lainnya.

Kedua, penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu, dengan tetap memberikan bantuan subsidi pada sektor Sosial-Kesehatan, Pangan, Air Bersih, Tangki Septik, Rusunawa, dan Transportasi.

Ketiga, penanganan kemiskinan melalui program peningkatan produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja dan pameran bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (Jakarta Entrepreneur). Keempat, pengendalian kemiskinan melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi penataan kualitas permukiman di sekitar 220 RW, program Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita. Harapannya, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan makin memperkuat daya beli untuk kestabilan ekonomi.

“Untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu tetap tepat sasaran,” tandas Pj Gubernur Heru.