Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memimpin rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta terkait kesiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan serta Idulfitri 1444 H/2023 M di Balai Kota, Senin (20/3).

Rapat ini dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dikatakan Heru, DKI Jakarta memiliki pangsa ekonomi dan inflasi tertinggi terhadap nasional, sehingga perbaikan ekonomi dan pengendalian inflasi DKI Jakarta berdampak signifikan terhadap nasional.

Heru menyampaikan, inflasi DKI Jakarta terendah dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia pada Februari 2023 yakni sebesar 4,07 persen (year on year). Dilanjutkan Heru, sesuai arahan Presiden kepada Pemerintah Daerah supaya melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi, memantau dan menjaga pasokan serta harga bahan pokok.

“Terutama jelang Ramadan dan Idulfitri, kami harus memantau dan menjaga laju inflasi tetap terkendali. Untuk itu, kami di Jakarta juga beberapa kali langsung turun ke pasar untuk memantau secara langsung,” ujar Heru, Senin (20/3).

Secara historis, komoditas pangan bergejolak terdorong naik saat HBKN, utamanya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, aneka cabai dan minyak goreng. Berdasarkan perhitungan prognosa Kebutuhan Pangan 2023, diperkirakan menjelang bulan Ramadan 2023 terjadi kenaikan kebutuhan pangan berkisar 3,88-10,70 persen dan menjelang HBKN Idulfitri 2023 terjadi kenaikan berkisar 4,54-14,43 persen.

“Kami memastikan ketersediaan sepuluh komoditas pangan strategis seperti beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam ras, cabai keriting, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah, gula pasir, dan minyak goreng saat Ramadan dan Idulfitri dalam kondisi cukup, serta terdapat pada BUMN, BUMD Pangan, pedangang pengecer,” urai Heru.

Ketersediaan gas LPG 3 kilogram saat jelang Ramadan dan Idulfitri juga dalam kondisi cukup. TPID Provinsi DKI Jakarta memiliki enam strategi untuk memastikan ketersediaan stok dan pasokan dalam jumlah yang aman, yakni:

1. Pemantauan Rutin terkait ketersediaan harga dan mutu yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, Bank Indonesia, serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan;

2. Menjaga pasokan pangan yang masuk ke DKI Jakarta, diantaranya melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan kerja sama antar pelaku usaha untuk penyediaan dan pendistribusian bahan pangan. Pemenuhan Pangan Melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) secara Business to Business (B2B) untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe dan bawang merah di 36 Kabupaten/Kota di sembilan Provinsi;

3. Mengendalikan ekspektasi inflasi melalui Kegiatan Pasar Murah HBKN untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 dan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Pemprov DKI Jakarta, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BUMD Pangan, Bulog, dan Bank Indonesia. Gerakan Pangan Murah ini dilakukan secara berkeliling dan juga di lokasi tetap;

4. Sinergi dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Perum Bulog, ID Food dan;

5. Komunikasi Efektif menggunakan media massa, media sosial dan talkshow oleh anggota TPID diantaranya Bank Indonesia, Perangkat Daerah, BUMD Pangan, Bulog beserta Bapanas dengan tujuan menginformasikan masyarakat kecukupan stok pangan dan mencegah panic buying masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan ini merupakan wujud komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan menjaga laju inflasi terkendali.

"Kami mengimbau warga tetap tenang dan bijak dalam berbelanja karena ketersediaan stok dan pasokan dalam kondisi aman. Warga dapat melihat harga konsumen melalui Info Pangan Jakarta (IPJ) di situs infopangan.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI pada fitur Jak Pangan," kata Heru.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran menambahkan, jajaran kepolisian akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam melewati suasana bulan suci Ramadan hingga Idulfitri 1444 Hijriah berjalan dengan suasana aman dan tenteram.

"Kami akan mengerahkan para anggota untuk menertibkan warga jika melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan seperti, berkumpul malam-malam, terutama saat berlangsungnya ibadah tarawih dan sahur on the road (SOTR)," ungkap Fadil.

Fadil berharap, bulan Ramadan, umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenteram, serta untuk seluruh warga Jakarta tetap merasakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif. Fadil memastikan, Polda Metro Jaya akan aktif membantu Pemprov DKI Jakarta memantau kegiatan keramaian agar tidak mengganggu kenyamanan warga dan menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

"Kami akan membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan lokasi hiburan (malam) agar jam operasionalnya bisa disesuaikan. Kita ingin siapapun menghargai aktivitas di bulan Ramadan, sehingga tidak ada yang melanggar Perda," tandas Fadil.