Senin, 13 Februari 2023 Reporter: Anita Karyati Editor: Andry 1688
(Foto: Anita Karyati)
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin menjadikan Ibu Kota sebagai provinsi percontohan percepatan penanganan stunting mendapat dukungan Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Komisi yang juga membidangi kesehatan ini bahkan mengajak seluruh pihak terlibat aktif dalam menurunkan angka stunting.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad meminta Pemprov DKI mengajak warga menjalankan arahan Menteri Kesehatan (Menkes) untuk mengejar level stunting DKI Jakarta di bawah lima persen pada 2024.
“Kita harus tangkap serius arahan pemerintah pusat ini. Jakarta memang harus jadi yang pertama punya level stunting setara negara maju. Untuk mengejar itu kita harus lakukan terobosan besar, tak bisa standar-standar saja,” katanya, Senin (13/2).
Idris menyampaikan, strategi penurunan level stunting salah satunya bisa dilakukan melalui revitalisasi posyandu yang tersebar di tengah masyarakat. Selain itu meningkatkan kualitas Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) untuk mendukung tumbuh kembang balita.
“Strategi yang paling tepat menurut saya penguatan Posyandu Balita di seluruh Jakarta. Kemudian, perlengkapan posyandu berupa antropometri juga harus ditingkatkan dan distandarisasi agar hasil pemantauan akurat," ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, Ima Mahdiah. Ia optimistis angka stunting di Jakarta dapat menurun sesuai permintaan Menkes. Namun di lapangan masih ditemui persoalan orang tua yang merasa minder melaporkan anaknya mengalami stunting.
“Masalahnya kebanyakan yang stunting ini tidak dilaporkan. Karena itu saya minta kerja sama dari para kader posyandu dan RT RW.
Kalau ada yang stunting langsung daftarkan ke Pemprov DKI agar bisa segera ditangani,” ungkapnya.
Ima menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta juga sudah menggelontorkan anggaran dalam mengatasi stunting, khususnya dana untuk kegiatan posyandu. Pihaknya juga akan mengajak pihak swasta ikut membantu penanganan stunting melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
"Kami telah meminta agar posyandu dianggarkan untuk beli timbangan bayi serta didukung beli susu UHT," tandasnya.