Penurunan stunting merupakan persoalan penting yang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja keras untuk menurunkan angka stunting/gizi buruk, salah satunya dengan melakukan profiling (pencatatan dan pemetaan) data risiko stunt ing. Langkah ini diharapkan dapat mempertajam arah intervensi terhadap program penanganan stunting di Kota Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, saat memimpin rapat terbatas terkait tindak lanjut arahan Presiden RI, Joko Widodo, tentang kemiskinan ekstrem 0 persen dan penurunan stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024 di Balai Kota Jakarta, Senin (30/1).

“Dalam waktu dekat ini, akan ditetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi di BKKBN itu, sasarannya tepat. Kalau sampel itu sudah tepat, nanti akan di-profiling untuk penanganan stunting, juga kemiskinan ekstrem,” kata Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers PPID Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Tavip Agus R, menambahkan, profiling risiko stunting diperlukan dalam upaya melakukan pencegahan stunting.

“Tujuannya, untuk menemukan orang-orang yang punya risiko stunting. Kenapa ini peting? Karena, lebih efektif mencegah orang yang berisiko stunting daripada yang sudah terlanjur terkena stunting. Secara medis juga lebih efektif mencegah,” kata Tavip Agus.

Ia juga menjelaskan, profiling risiko stunting itu dilakukan dengan sinkronisasi data yang ada di Carik Jakarta yang sudah terkoneksi dengan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) milik BKKBN.

BKKBN juga terus melakukan pemutakhiran data yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai kondisi di lapangan yang akan dimanfaatkan oleh internal dan eksternal BKKBN (kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan mitra kerja lainnya) untuk perencanaan, intervensi, pemantauan dan evaluasi program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta program pembangunan lainnya.

Dalam waktu dua tahun, yakni pada 2024, Presiden Joko Widodo menargetkan dapat menurunkan angka stunting hingga 14 persen. Maka, pendekatan yang dilakukan adalah pencegahan.

“Yang paling dekat, pencegahan pada fase calon pengantin, pada saat hamil, dan pada saat 1.000 hari pertama kehidupan. Tadi kesimpulan yang disampaikan Pak Pj Gubernur, dalam waktu dekat akan kita tetapkan sampel-sampel untuk memastikan data-data yang ada di Carik yang sudah terkoneksi dengan data di BKKBN, sehingga sasarannya tepat. Kalau sampel sudah tepat, nanti akan di-profiling. Karena, akan ada kaitannya penanganan kemiskinan ekstrem dengan stunting,” jelas Tavip.

Khususnya, kata Tavip, data tersebut bisa digunakan untuk memberikan bantuan-bantuan dari Pemprov DKI yang sebetulnya sudah banyak disalurkan ke warga Jakarta. Dari jumlah bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, Tavip menegaskan seharusnya sudah tidak ada penduduk miskin ekstrem.

“Karena sebetulnya orang-orang yang ada di DKI sudah diintervensi dengan berbagai skema bantuan yang ada. Inilah yang justru sedang dicari akar persoalannya. Maka dari itulah nanti dari profiling di lapangan, harapannya bisa ditemukan,” terang Tavip.

Dari data profiling tersebut, menurut Tavip, nanti akan menjadi dasar bagi Pj Gubernur DKI untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, baik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), BKKBN hingga kementerian/lembaga terkait lainnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Atika Nur Rahmania, menambahkan, Pemprov DKI fokus terhadap bagaimana cara dalam waktu singkat melakukan intervensi yang tepat dengan menetapkan sasaran untuk menangani penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Arahan terkait penanganan stunting tentu adalah penetapan data sasaran yang tepat. Sehingga kita dapat melakukan profiling yang tepat terhadap data stunting itu sendiri. Kemudian dari profiling itu, baru kita bisa lakukan intervensi secara lebih tepat terhadap sasaran tersebut,” terang Atika.

Pendekatan yang dilakukan, lanjut Atika, tentunya secara preventif. Bagi warga yang sudah teridentifikasi, maka akan dilakukan pendekatan kuratif.

“Di dalam strategi nasional sendiri, sudah ditentukan juga yang namanya sensitive dan juga ada beberapa target yang harus diintervensi. Jadi intinya, kita bersama-sama bersepakat untuk mempertajam arah intervensi program-program penanganan stunting,” tandas Atika.