Jumat, 17 Juni 2022 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Toni Riyanto 1877
(Foto: doc)
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan layanan sistem kesehatan publik. Selain melakukan pelbagai perbaikan dan peningkatan infrastruktur layanan, DKI Jakarta juga menggencarkan promotif hingga preventif sebagai pengembangan sistem kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, perkembangan Jakarta ke depan pasca-IKN berpindah memiliki visi menjadi kota bisnis dan perekonomian nasional yang berkelanjutan serta berkeadilan. Agar dapat mewujudkannya, dibutuhkan peran serta semua pihak berkolaborasi di bidang kesehatan.
"Mewujudkan Jakarta ke depan sebagai kota bisnis dan perekonomian nasional butuh aspek pilar strategi kesehatan
agar mimpi terwujud," katanya saat kegiatan dialog "Kesehatan Masyarakat yang Paripurna Kunci Kemajuan Jakarta", Jumat (17/6).Widy menjelaskan, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah berproses mewujudkannya. Tidak hanya fokus pada kuratif, DKI Jakarta sudah menyadari pentingnya aspek promotif dan kuratif sebagai bagian dari sistem kesehatan.
Prakteknya, lanjut Widy, Dinas Kesehatan juga melibatkan berbagai pihak mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya hingga sektor private layanan Kesehatan. Contohnya, bidang preventif pihak Dinas Sumber Daya Air berupaya membangun sanitasi lingkungan yang hiegenis.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan mengembangkan sejumlah program serta kegiatan berupaya mewujudkan langit biru yang mengupayakan udara lebih sehat. Selanjutnya, Dinas Bina Marga juga terus melakukan pengembangan pedestrian yang bertujuan agar masyarakat terpacu memiliki kebiasaan berjalan kaki yang menyehatkan.
"Saat pandemi kemarin juga mengajarkan kita kolaboratif dengan 153 rumah sakit swasta, pemerintah pusat, BUMN bersama membuka akses warga terdampak COVID-19 mengatasi keterbatasan bed di rumah sakit umum daerah( RSUD)," tambahnya.
Selain kolaborasi dengan berbagai rumah sakit, Widy juga menyampaikan ada lebih dari 2.000 klinik yang perlu dikolaborasikan. Melalui kolaborasi berbagai pihak itu akan memperluas layanan, sehingga DKI tidak perlu lagi secara khusus membangun layanan primer.
"Tidak mungkin dikerjakan Dinkes sendiri, termasuk preventif. Kita harus kolaborasi dengan berbagai sektor menghadirkan jaminan kesehatan yang terakses segala lapisan masyarakat," tandasnya.