Kamis, 02 April 2015 Reporter: Andry Editor: Dunih 3222
(Foto: Reza Hapiz)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur ternyata banyak dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Kedatangan para legislator Kebon Sirih itu dinilai positif untuk menyamakan persepsi dengan pihak eksekutif. Terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.
"Saya sangat bergembira banyak anggota dewan yang hadir dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur. Ada dari Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, PKB dan PPP," kata Djarot Saiful Hidajat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Kamis (2/4).
Ia juga berharap bisa menyamakan persepsi di antara kedua belah pihak dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016. Sehingga segala kelemahan yang ada pada proses penyusunan RAPBD 2015 atau sebelumnya, dapat disempurnakan bersama-sama.
"Ada baiknya kita menyamakan persepsi di dalam RAPBD DKI tahun 2016 mendatang supaya lebih berkualitas, transparan, fokus dan bisa terevaluasi secara berkelanjutan sehingga hasilnya bisa sesuai harapan," tuturnya.
Djarot menambahkan, hasil Musrenbang ini nantinya akan dibawa ke tingkat provinsi dan dirumuskan menjadi bahan materi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Artinya trias politika itu akan kita terapkan betul. Karena sebetulnya tujuan, fungsi, kewajiban kita sama," terangnya.
Ia juga menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diwaspadai bersama ketika merumuskan program dan kegiatan. Misalnya, kegiatan fiktif yang mana anggaran dan laporannya ada, namun barang dan jasanya tidak ada. Hal yang perlu diwaspadai selanjutnya, kata Djarot, dikuranginya volume usulan dari program kegiatan agar bisa dimark-up. Karena dikurangi volumenya, pembangunan jalan, pasar hingga gedung sekolah yang seharusnya bisa bertahan selama 10 tahun, kembali rusak hanya dalam waktu satu tahun.
"Saya juga minta kita tidak lagi usulkan kegiatan yang tidak dibutuhkan dan tidak pantas mendapat skala prioritas. Jangan setiap tahun itu dinas selalu mengusulkan pembelian meja, kursi, sepeda motor dan mobil. Mending banyakin beli truk sampah," tandasnya.