Jumat, 20 Agustus 2021 Reporter: Aldi Geri Lumban Tobing Editor: Toni Riyanto 1799
(Foto: Aldi Geri Lumban Tobing)
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan melantik 13 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jumat (20/8). Salah satu yang dilantik yakni, Suharini Eliawati sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
Ditemui usai prosesi pelantikan, Eli mengatakan, dirinya berupaya seoptimal mungkin untuk menjalankan tugas yang diamanahkan, termasuk kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 23 janji Gubernur, dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).
"Ada beberapa hal yang menjadi fokus yakni pangan, lingkungan dan Jakpreneur. Kita perlu membuat strategi, termasuk dengan banyak melakukan kolaborasi dan ditekankan pembangunan yang berkeadilan.
Kemudian, yang menjadi tantangan kami adalah pelaku UMKM binaan yang banyak terdampak pandemi. Pandemi akan tetap jalan tapi kita harus menumbuhkan ekonominya," ujar Eli.
Menurutnya, terkait KSD konservasi Dinas KPKP DKI Jakarta akan menggandeng berbagai pihak yang punya tujuan sama untuk menjaga kelestarian alam di Kepulauan Seribu sehingga akan memberikan dampak bagi kelangsungan dan kualitas kehidupan yang lebih baik.
"Dalam RPJMD, kami punya target mewujudkan kawasan konservasi seluas 144 hektare di Kepulauan Seribu, kami masih punya PR sampai tahun 2022 seluas 1,2 hektare lagi, ini yang akan kita kerja samakan dengan mitra yang memang satu visi misi dengan kita yang benar-benar menginginkan Kepulauan Seribu selain pariwisata, tapi alamnya juga terjaga," bebernya.
Ia menambahkan, dirinya juga akan fokus pada rencana kerja yang berorientasi ketersediaan pangan dan jaminan keamanannya. Seperti diketahui, pangan di DKI Jakarta nyaris tergantung dari daerah lain sampai saat ini.
"Ini tantangan ke depan, kami akan sesering mungkin melihat instrumen-instrumennya mulai dari JakPangan, data di pasar seperti harga dan stok, kemudian menjalin koordinasi yang lebih baik dengan BUMD pangan DKI. Termasuk juga pembangunan peternakan. Tidak mungkin di Jakarta kita membangun budi daya sebanyak-banyaknya tanpa ada keberlanjutan lingkungannya," tandasnya.