Jika APBD Cair, PNS Diminta Langsung Tancap Gas

Kamis, 26 Februari 2015 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Dunih 7480

Ke Dinas Teknis, Wagub Dipameri Moge Hingga Motor Listrik

(Foto: Erna Martiyanti)

Sambil menunggu pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI diminta agar tidak berdiam diri. Mereka diharapkan menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk seluruh kegiatan. Sehingga saat anggaran bisa digunakan, PNS bisa langsung tancap gas bekerja untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

Sambil menunggu persetujuan dari Kemendagri menyiapkan dokumen, biar siap langsung tancap gas

"Sambil menunggu persetujuan dari Kemendagri menyiapkan dokumen, biar siap langsung tancap gas," kata Djarot Saiful Hidajat, Wakil Gubernur DKI Jakarta usai melakukan pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Teknis, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Belajar dari tahun sebelumnya, banyak dokumen lelang yang belum lengkap sehingga harus dikembalikan dan memakan waktu yang lama. Hal itulah yang menyebabkan penyerapan APBD 2014 kurang optimal. Djarot mengaku kejadian tersebut tidak boleh terulang pada tahun ini.

"Makanya mereka harus kerja keras menyiapkan dokumen, kebut. Dibedakan juga yang lelang, e-catalog, atau penunjukan langsung," ujarnya.

Ditargetkan pada Maret mendatang, semua penyiapan dokumen di masing-masing SKPD sudah siap. Karena diharapkan APBD sudah bisa digunakan. Dia optimis target tersebut bisa tercapai, asalkan para SKPD bisa saling berkoordinasi dengan baik.

"Saya ingatkan juga, SKPD untuk bisa menghilangkan egonya. Sehingga bisa saling berkoordinasi dan bergerak secara sinergis," ucapnya.

Agar bisa mencapai target, pihaknya akan melakukan evaluasi secara berjenjang setiap empat bulan sekali. Sehingga jelas progres kegiatan yang telah dikerjakan oleh masing-masing SKPD.

"Kita lakukan rapat evaluasi tiap kwartal, apa yang dikerjakan apa yang belum dan apa yang sedang dikerjakan," tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan kepada SKPD agar tidak melakukan tindak korupsi. Karena hal itu akan merugikan diri sendiri dan instansi terkait. Jika terbukti melakukan tindak korupsi pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi, atau diserahkan ke ranah hukum.

"Perlu saya tekankan juga jangan sekali-sekali melakukan tindak pidana korupsi, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan," katanya.

BERITA TERKAIT
Djarot: TKD Dinamis Ciptakan Kompetisi Antar PNS

Djarot: TKD Dinamis Ciptakan Kompetisi Antar PNS

Rabu, 25 Februari 2015 50073

ICW Pilih Jakarta Jadi Provinsi Antikorupsi

ICW Pilih Jakarta Jadi Provinsi Antikorupsi

Rabu, 25 Februari 2015 8903

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Rabu, 25 Februari 2015 6692

Basuki - Menaker Bahas Tenaga Kerja Jelang MEA

DKI Akan Jadi Percontohan Penanganan Tenaga Kerja

Senin, 23 Februari 2015 7619

Sekda : TKD PNS DKI Belum Bisa Dibayar

APBD Belum Disetujui, TKD PNS DKI Belum Bisa Dibayarkan

Senin, 23 Februari 2015 20852

BERITA POPULER
Pemkot Jakut Bantu Perketat Pengawasan Rusunawa Marunda

Pemkot Jakut Bantu Perketat Pengawasan Rusun Marunda

Jumat, 21 Juni 2024 468997

Dishub Gandeng Waze Luncurkan Fitur Navigasi Ganjil Genap

Dishub Gandeng Waze Luncurkan Fitur Navigasi Ganjil Genap

Kamis, 19 Oktober 2017 307712

 Libur Natal, 36.871 Pengunjung Padati TMII

TMII Dipadati Pengunjung

Jumat, 25 Desember 2015 284328

Siswa di Jakut Tebarkan Optimistis Sintas COVID 19 Melalui Puisi

Siswa di Jakut Tebar Optimistis di Tengah COVID- 19 Melalui Puisi

Rabu, 15 April 2020 260941

Basuki akan Bongkar Reklamasi PT KCN

Basuki akan Bongkar Reklamasi PT KCN

Jumat, 15 April 2016 196575

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks