Komisi A Lakukan Pendalaman Rancangan KUA-PPAS Satpol PP

Jumat, 01 November 2019 Reporter: Aldi Geri Lumban Tobing Editor: Toni Riyanto 2158

(Foto: Reza Hapiz)

Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta.

Efektivitas nomenklatur kegiatan

Adapun anggaran kegiatan yang diusulkan Satpol PP DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar Rp 1,1 triliun. Rinciannya, Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 313 miliar dan Belanja Tidak Langsung (BTL) senilai Rp 845 miliar.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan, dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 ada penambahan tiga kegiatan baru yakni, Penyelenggaraan Sidang Yustisi Pelanggaran Perda dan atau Perkada, Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS, serta Penyelenggaraan Pengamanan Formula E.

"Untuk kegiatan yang dinolkan yakni, peningkatan Kapasitas Korps Satpol PP dan pembinaan mitra Satpol PP dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10) malam.

Arifin menjelaskan, dalam usulan ini ada empat kegiatan yang digabung di kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Pengamanan. Kegiatan tersebut yakni, Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan Malam Tahun Baru, Pengawasan Pelaksanaan HBKB, Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional, dan Pelaksanan Piket Posko Operator.

"Ini dilakukan untuk Efektivitas nomenklatur kegiatan," terangnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta petugas Satpol PP harus memberikan kesan humanis kepada warga dalam menjalankan tugasnya. Personel Satpol PP perlu mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat kecil pelanggar Perda.

"Kesan pertamanya adalah ramah dan humanis. Satpol PP harus rapi senyum, tapi ketika menghadapi sesuatu yang memang diperlukan mereka siap. Orang yang lemah lembut yang tampilan humanis bukan berarti tidak memiliki keberanian," ungkapnya.

Mujiyono menekankan, humanis buat masyarakat, tapi buat pelanggar Perda yang bukan kategori masyarakat kecil harus lebih tegas.

"Jangan lemah lembut di depan pengusaha hiburan pelanggar Perda, tapi tampak garang di depan masyarakat kelas bawah," tandasnya.