Anies Berharap Jakarta Jadi Contoh Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Sosial dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Senin, 26 Agustus 2019 Reporter: Mustaqim Amna Editor: Toni Riyanto 5517

Anies Berharap Jakarta Jadi Contoh Kota dengan Pertubuhan Ekonomi Berkeadilan Sosial dan Lingkungan

(Foto: Reza Hapiz)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Konrad Adenaur Stiftung (KAS) Jerman dan Universitas Paramadina melaksanakan Workshop Social and Ecological Market Economy di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/8).

Adil itu aspeknya pengambilan kebijakan

Workshop bertema "Ekonomi Berbasis Pasar, Sosial dan Ekologi" ini diikuti 100 peserta yang terdiri atas perwakilan pejabat struktural, petinggi BUMD DKI Jakarta dan Kepala Satuan Tingkat Kecamatan, serta pendamping wirausaha Pemprov DKI Jakarta.

Seminar ini menghadirkan Marcus Marktanner, ahli ekonomi pasar sosial dari Kennesaw State University, USA dan Asisten Perekonomian serta Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam sambutannya menyatakan tema workshop telah sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa, Mohammad Hatta yaitu, Ekonomi Pancasila. Anies menjelaskan, Ekonomi Pancasila bukan hanya mementingkan efisiensi pasar agar pertumbuhan ekonomi tercipta, tetapi juga memperlihatkan konsep keadilan sosial sebagaimana tujuan NKRI berdiri yang termaktub dalam UUD 1945.

"Kalau kita ditanya, kenapa ada Republik Indonesia. Maka jawabnya adalah supaya tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ketika kita menyusun adil, itu bukan filosofi. Adil itu aspeknya pengambilan kebijakan. Bagaimana mengambil kebijakan yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi, tetapi menghadirkan keadilan? Dan sekarang kita hidup di bumi yang punya keterbatasan daya tampungnya. Karena itu berkeadilan dan berkelanjutan. Itulah sebabnya tema workshop ini Social Ecological Market Economy. Market-nya dalam bentuk pertumbuhan kesejahteraan. Sosialnya untuk keadilan, ekologinya untuk keberlangsungan," ujar Anies, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Anies menyebut upaya menyusun kebijakan yang hanya berdasarkan satu aspek itu mudah. Namun, apabila ketiga konsep tersebut disusun secara beriringan, terdapat ilmu dan pengalaman yang harus dipelajari secara khusus. Karena itulah, Gubernur Anies berharap setelah workshop, para peserta dapat melihat kembali kebijakan-kebijakan yang selama ini berjalan dan menyesuaikannya agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan keadilan sosial, dan keberlangsungan lingkungan hidup.

"Kita berharap, cita-cita saya, harapan saya di Jakarta ini menjadi contoh sebuah sistem dimana kebijakan-kebijakannya mendasarkan pada prinsip tiga tadi. Berorientasi pertumbuhan ekonomi pasar. Berorientasi keadilan sosial. Dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup (ekologi). Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi insya Allah kita semua bisa melakukannya bersama-sama. Kita berharap nanti di tempat bapak ibu sekalian, review lagi apakah kebijakan-kebijakan kita sudah berdasarkan pada tiga prinsip ini. Caranya dimulai dengan belajar ini," terangnya.

Anies menuturkan, saat ini banyak tenaga ahli dan akademisi asal Jerman diundang ke Amerika Serikat untuk mengajarkan konsep ekonomi sosial yang berkeadilan. Gubernur Anies menyebut kebijakan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi pasar pada akhirnya kurang memperhatikan keadilan dan keberlangsungan, sehingga menuai masalah di kemudian hari.

"Harapan kami jangan workshop jadi upacara. Jangan menjadi upacara mendengarkan workshop. Ini harus betul-betul kegiatan workshop. Tolong berdiskusi. Tolong ada tanya jawab. Dan tolong bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah di Jakarta menggunakan alat-alat yang mereka berikan," ungkapnya.

Sementara, Direktur KAS untuk Indonesia dan Timor Leste, Jan Senkyr menyampaikan, konsep ekonomi pasar sosial dan ekologi telah sukses diterapkan di Jerman lebih dari tujuh puluh tahun dan menjadi panutan bagi banyak negara lain. Untuk itu, KAS berkomitmen untuk mendiseminasikan konsep ekonomi pasar sosial selain pendidikan demokrasi dan supremasi hukum sebagai program kegiatan utamanya.

"KAS bekerja di lebih dari 100 negara dan telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia selama 50 tahun. Partnership dengan Universitas Paramadina dilaksanakan sejak tahun 2012 dan telah menghasilkan delapan postgraduate course tentang ekonomi pasar sosial.