Selasa, 26 Juli 2016 Reporter: Jhon Syah Putra Kaban Editor: Nani Suherni 4601
(Foto: Jhon Syah Putra Kaban)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membuat program pengendalian inflasi di Ibukota.
Seluruh BUMD harus saling sinergi untuk melakukan penanganan inflasi yang lebih terkendali sehingga tidak ada monopoli swasta
Langkah yang dilakukan adalah dengan membuat roadmap pengendalian inflasi pada High Level Meeting tim pengendali inflasi daerah (TPID) DKI.
Roadmap pengendalian inflasi yang disusun untuk tahun 2015-2019 ini merupakan rangkaian langkah berkesinambungan bagi Pemprov a DKI dan pihak terkait.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, adanya kelembagaan dengan instansi, menghindari adanya monopoli di pasar.
"Seluruh BUMD harus saling sinergi untuk melakukan penanganan inflasi yang lebih terkendali sehingga tidak ada monopoli swasta," ujarnya, Selasa (26/7).
Nantinya roadmap pengendalian inflasi ini menjadi strategi kebijakan inflasi daerah yang lebih terarah dan bersinergi dengan kebijakan inflasi nasional. Beberapa yang menjadi konsentrasinya kepada distribusi pasokan barang dan infrastruktur.
"Nantinya langkah yang ditempuh terkait dengan konsep jalur distribusi pasokan barang, tata niaga serta penataan infrastruktur yang mendukung ketersediaan pangan serta fasilitas pendukung lainnya," tandasnya.
Kesepakatan penggunaan roadmap ini ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sekda DKI Jakarta, Saefullah sebagai ketua TPID DKI Jakarta, Asisten Perekonomian Sekda DKI Jakarta, Frangky Mangatas dan perwakilan kantor Bank Indonesia DKI, Doni Joewono selaku wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 TPID DKI Jakarta.
