Selasa, 03 November 2015 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Lopi Kasim 5947
(Foto: Reza Hapiz)
Sebanyak 12 rumah susun (rusun) terpadu akan dibangun di Ibukota tahun 2016 mendatang. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya akan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera).
"Tahun depan kami mau bangun 12 lokasi rusun terpadu. Tapi dua lokasi, pemerintah pusat minta bangun, yang Pasar Rumput sama Pasar Minggu," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/11).
Lokasi lain yang akan dibangun rusun terpadu seperti Pasar Grogol, Pasar Blok G Tanah Abang, serta Pasar Serdang. Konsep rusun terpadu yakni dilengkapi dengan pasar tradisional di lantai bawah, serta fasilitas kesehatan.
Menurut Basuki, konsep ini untuk mengatasi keterbatasan lahan di Ibukota. Sekaligus dalam rangka penataan kawasan kumuh. Nantinya, warga yang berada di kawasan kumuh akan mendapatkan unit rusun. "Jadi nanti lantai tiga dan lantai empat pasar tetap laku, karena kan di atasnya kan ada hunian," ucapnya.
Selain itu, Basuki berencana akan membangun pasar rakyat yang dilengkapi dengan tempat parkir. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk park and ride, baik motor maupun mobil. "Saya ingin di atas pasar juga ada parkiran motor dan mobil, terutama motor. Kayak park and ride. Ke depan kalau ada bus sudah beres, motor bisa parkir dan naik bus," ujarnya.
Direktur Utama PD Pasar Jaya, Luthfi Rachman mengatakan, ada tiga pembangunan konsep pasar. Ketiga konsepnya yakni pasar tradisional modern, pasar rakyat, dan pasar terpadu. Untuk konsep pasar tradisional modern yang diperuntukkan khusus untuk menggali potensi dan bisa meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).
"Itu kami bangun di Pasar Bendungan Hilir di Jakarta Pusat, Pasar Jembatan Merah di Jakarta Pusat dan Pasar Blok A Fatmawati di Jakarta Selatan," kata Luthfi.
Sementara untuk konsep pasar rakyat, hadir di tengah lingkungan padat penduduk untuk melengkapi kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Pemprov DKI Jakarta memberikan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang sebagian dialokasikan untuk membangun 10 pasar rakyat guna melakukan percepatan dan revitalisasi pasar.