Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan anggaran sarapan gratis untuk memperbesar jumlah kuota penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Jumlah penerima KJP akan ditingkatkan dari 520.000 menjadi 705.000 penerima. Sedangkan jumlah penerima KJMU akan ditambah dari 15.000 menjadi 20.000 penerima pada tahun depan.

Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3).

"Saya sudah laporkan juga kepada Kepala Badan Gizi, KJP yang dulu belum terselesaikan, dalam bulan ini akan kami selesaikan. Karena anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan gratis, kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang menjadi masalah serius di Jakarta," ujar Pramono.

Ia menargetkan, penyaluran bantuan pendidikan KJP dan KJMU kepada para penerima bisa diselesaikan paling lambat April mendatang.

"Mudah-mudahan dalam bulan Maret ini akan terselesaikan, paling lama April, paling lama," kata Pramono.

Terkait program KJMU, Pramono memastikan bahwa 15 ribu mahasiswa yang telah ditetapkan menjadi penerima KJMU sebelumnya akan terus mendapatkan bantuan setiap tahunnya hingga lulus dari bangku perkuliahan.

Namun, Pemprov menetapkan syarat untuk penerima KJMU, yakni nilai IPK yang dipertahankan tetap baik.

"Program KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang dulu terhambat kami akan lanjutkan, bagi warga Jakarta ada 15 ribu orang yang akan kami berikan KJMU dan tidak dievaluasi seperti dulu yang setiap tahun. Maka mereka akan kita buat sampai dengan lulus, tetapi IPK-nya kita syaratkan," jelasnya.

Pramono mengatakan, penambahan jumlah penerima KJP dan KJMU ini diharapkan bisa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga Jakarta.

Lebih lanjut, Pramono juga menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk renovasi kantin sekolah.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya. Yang pertama adalah untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah sehingga dengan demikian ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi," ujarnya.

Kantin-kantin sekolah akan diubah menjadi satuan layanan pengolahan gizi yang juga dapat melayani berbagai sekolah di sekitarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan, secara keseluruhan Jakarta akan memiliki 791 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan MBG. Saat ini, Jakarta baru memiliki 33 SPPG dan akan bertambah sembilan SPPG pada 14 Maret.

Dadan mengungkapkan, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis adalah infrastruktur. Karena itu, dukungan Pemprov DKI Jakarta untuk merenovasi kantin akan mempercepat pelaksanaan program MBG.

"Dan saya sampaikan juga bahwa janji beliau untuk memberikan makan pagi tetap akan dilaksanakan. Karena anak PAUD sama SD tetap akan makan pagi. Jadi kita bersinergi satu dengan yang lain," tandas Dadan.