Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan keberpihakan terhadap kesejahteraan warganya, terutama dalam memperluas kesempatan kerja melalui program-program pengembangan keterampilan, penciptaan peluang usaha, serta inisiatif penyerapan tenaga kerja.

Program-program tersebut dirancang untuk merespons berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan, tingginya angka PHK serta persyaratan kerja yang memberatkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho memaparkan, struktur ketenagakerjaan terkini di Jakarta berdasarkan sumber data BRS BPS DKI Jakarta, bahwa Penduduk Usia Kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2024 naik 42 ribu orang menjadi 8,36 juta orang dibanding kondisi Agustus 2023 tahun lalu. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebesar 5,44 juta orang, sisanya adalah bukan angkatan kerja sebanyak 2,92 juta orang.

Komposisi angkatan kerja di Jakarta pada Agustus 2024 terdiri dari 5,11 juta orang penduduk yang bekerja dan 338 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 18 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 35 ribu orang, sementara pengangguran berkurang hampir 17 ribu orang.

Meskipun terjadi penurunan angka pengangguran, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta masih cukup tinggi, tercatat mencapai 6,21 persen pada Agustus 2024 (338.000 orang). Angka ini masih berada di atas rata-rata nasional, menandakan perlunya upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah. Untuk itu, Hari menegaskan pentingnya fokus pada kelompok pengangguran yang tersisa.

“Kita harus memaknai bahwa jumlah pengangguran yang sebanyak 338.000 orang, perlu menjadi perhatian utama. Kita harus mencari solusi efektif untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Hari, Jumat (28/2).

Hari menjelaskan, salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Nakertransgi DKI Jakarta untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan menggelar pameran kesempatan kerja (job fair) untuk memberikan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri untuk menekan angka pengangguran yang saat ini masih mencapai 338.000 orang.

Langkah ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang berfokus pada solusi konkret di bidang ketenagakerjaan. Berbeda dari sebelumnya, pameran kesempatan kerja (job fair) kali ini akan digelar secara lebih masif dengan sistem klaster.

Dari total 44 kecamatan di DKI Jakarta, pemerintah daerah akan menggabungkan beberapa kecamatan menjadi satu klaster untuk menggelar job fair berskala besar. Setiap bulan, rencananya akan digelar 2-3 kali job fair di lima wilayah kota administrasi.

“Contoh, tiga kecamatan di Jakarta Timur, seperti Jatinegara, Matraman dan Pulogadung, akan digabung dalam satu klaster, sehingga para pencari kerja dari wilayah tersebut dapat mengakses lebih banyak peluang di satu lokasi strategis. Klaster lainnya seperti Cakung, Pondok Kelapa dan Duren Sawit juga akan diadakan secara bergantian,” terangnya.

Hari menyampaikan, program ini akan berlangsung secara berkelanjutan. Di setiap pelaksanaan, ribuan lowongan kerja akan terus dibuka untuk berbagai sektor. Ia optimistis dengan metode baru ini bisa menjadi solusi efektif menekan angka pengangguran di Jakarta.

“Kalau seluruh posisi bisa terisi, setidaknya separuh dari jumlah pengangguran di Jakarta bisa terserap. Jika job fair ini konsisten dilakukan setiap dua pekan, saya yakin jumlah pengangguran yang tersisa bisa tereduksi secara signifikan,” katanya.

Selain itu, langkah berikutnya sebagai upaya mengurangi angka pengangguran yaitu menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi untuk masyarakat dalam bentuk Pelatihan Reguler di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dan Pelatihan melalui MTU (Mobile Training Unit).

Hari menjelaskan, warga Jakarta yang ingin mendapatkan pelatihan kerja bisa datang ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) di tiap wilayah. Namun, hambatan transportasi menjadi kendala utama. Karena, MTU hadir untuk mengatasi masalah ini dengan membawa pelatihan langsung ke lokasi warga yang membutuhkan.

Kehadiran MTU yang dapat menjangkau wilayah khususnya pada tingkat kelurahan bertujuan meningkatkan keterampilan warga dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Pada tahun 2025 sebanyak 52 Unit MTU telah disiapkan untuk menjangkau masyarakat, yang terdiri dari MTU Operator Komputer; MTU Teknisi Komputer; MTU Design Grafis; MTU Tata Busana; MTU Tata Rias; MTU Tata Boga; MTU Sepeda Motor; MTU Pendingin; dan MTU Las listrik.

“Bayangkan, orang yang masih menganggur di kelurahan, tingkat RT/RW, akan kita latih dengan keterampilan khusus. Intinya, kita datang langsung ke masyarakat,” ucapnya.

Setiap sesi pelatihan di MTU melibatkan sekitar 10 peserta dari wilayah tertentu. Pelatihan ini dijadwalkan secara rutin di seluruh kelurahan Jakarta, dengan fokus pada daerah-daerah yang tergolong miskin atau sulit menjangkau fasilitas pelatihan.

Ia menilai, melalui program ini, peserta akan mendapatkan pelatihan praktis dan sertifikat keterampilan resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat ini menjadi bekal penting bagi pencari kerja, karena perusahaan di Jakarta akan lebih mudah menerima lulusan yang sudah memiliki sertifikasi resmi.

Tak hanya fokus pada penyerapan tenaga kerja, program ini juga mendorong warga Jakarta menjadi wirausaha mandiri. Pelatihan akan membantu peserta mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan untuk membuka usaha sendiri, sehingga membantu mengentaskan kemiskinan sekaligus mengurangi angka pengangguran.

“Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah menjalin MoU dengan berbagai perusahaan di sektor perhotelan, perkantoran dan industri lainnya. Begitu orang yang kita latih mendapatkan sertifikat, mereka bisa langsung diterima bekerja di perusahaan yang membutuhkan,” ungkap Hari.

Ia menambahkan, dengan adanya program-program ini, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam membuka akses yang lebih luas bagi para pencari kerja, memberikan solusi nyata dalam mengatasi pengangguran, sekaligus menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan global, serta dirancang untuk mempersiapkan tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri.

“Sebelum berangkat, kita bekali mereka dengan keterampilan khusus, bahasa dan pelatihan lainnya agar saat bekerja di luar negeri, gaji dan pekerjaannya sesuai dengan harapan,” tandasnya.