Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menerima kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin (13/1).

Kunjungan ini sebagai tindak lanjut atas Surat KPK Nomor B/154/KSP.00/70-73/01/2025 terkait Koordinasi Pencegahan Korupsi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.

Berlangsung di Ruang Rapat Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan dan perwakilan OPD terkait seperti Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Bappeda, BPKD dan BPBBJ.

Dalam pertemuan tersebut, KPK RI menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp18,493 triliun, atau telah memenuhi mandat alokasi 20 persen dari Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama mengatakan, perlunya pengawasan ketat untuk memastikan anggaran digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.

Ia menyampaikan, kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Pendidikan, sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya dan memastikan program-program yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan program-program dan pengalokasian anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta riil dengan tantangan dan kebutuhan daerah. Selain itu, kami juga memastikan penyerapannya, metodenya, dan aplikasinya sesuai dengan perencanaan yang ada,” ungkapnya.

Bachtiar menjelaskan, setiap program harus menyentuh sasaran yang nyata, dengan indikator yang jelas dan terukur. Ia meminta program yang ada di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak hanya menghasilkan output tanpa outcome yang bermanfaat.

“Jika terjebak pada rutinitas tanpa ukuran yang jelas, ini membuka peluang terjadinya pelaporan fiktif atau manipulatif yang berujung pada tindak pidana korupsi,” katanya.

Pada pertemuan itu, KPK juga telah mengidentifikasi program prioritas, seperti pengadaan barang dan jasa, bansos, serta hibah, untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai harapan. Tahapan evaluasi selanjutnya akan dilakukan hingga akhir 2025, dengan hasil akhirnya diharapkan pada awal 2026.

“Ke depan kami akan hadir kembali untuk memastikan apa yang telah kami berikan evaluasi secara bersama-sama dengan koordinasi ini betul-betul dilaksanakan, sistem pelaporannya betul-betul real sesuai dengan kondisi atau tantangan yang ada. Dan sampai akhir tahun 2025 anggaran yang memang ada terserap dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Mungkin di awal 2026 kami akan meminta hasil evaluasi terhadap kemanfaatan setiap program,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo menyampaikan apresiasi atas arahan dan evaluasi yang diberikan KPK.

“Kami berterima kasih kepada KPK yang telah memberikan pencerahan dan selalu mengingatkan kami agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dilakukan dengan benar dan penuh manfaat,” ujarnya.

Purwosusilo mengatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan KPK RI sepakat untuk terus berkolaborasi dalam mencegah korupsi dan memastikan anggaran pendidikan digunakan secara maksimal.

Ia menambahkan, pengawasan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program, dampak positifnya, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Kami akan terus memonitor pelaksanaan program, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dampak positif dan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. Semua program dan kegiatan yang ada mengacu dan mendukung pada capaian visi dan misi Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan tentunya secara lebih luas lagi mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global,” tandasnya.